Tingkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Impor, Bea Cukai Batam Percepat Layanan terhadap Barang Kiriman

Batam (6/10) – Bea Cukai Batam sosialisasikan ketentuan impor dan pengeluaran barang kiriman kepada marketplace dan perusahaan jasa titipan (PJT). Sosialisasi ini merupakan sarana edukasi oleh Bea Cukai Batam kepada stakeholder terkait pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2020 (6/10).

Berlokasi di Ruang Rapat Galang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, sosialisasi ini dibuka oleh M. Rizki Baidillah selaku Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi. Hadir Juga Nanang Suko Sadono selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai I yang memberikan materi terkait ketentuan layanan terhadap impor barang kiriman.

Dalam penyampaiannya, Nanang menegaskan bahwa pemberlakuan peraturan baru ini tidak akan mengubah kualitas pelayanan yang akan Bea Cukai Batam berikan terhadap impor barang kiriman di wilayah Batam.

“Pemberlakuan Permendag ini tidak mempengaruhi ketentuan impor barang dari luar negeri ke kawasan bebas Batam karena Batam merupakan FTZ. Hanya saja terhadap barang-barang yang diatur ada penyesuaian larangan dan batasan ketika akan dikeluarkan dari Batam.” – ucap Nanang.

Selain itu, Nanang juga mengharapkan pihak marketplace dan PJT bisa bekerja sama dengan Bea Cukai Batam untuk mengedukasi masyarakat guna mempercepat layanan yang akan diberikan. Marketpalce, PJT dan pengirim barang harus memberitahukan uraian, deskripsi, jumlah dan harga barang secara benar.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2020 diterbitkan oleh pemerintah untuk menekan angka impor atas kenaikan impor barang konsumsi berupa alas kaki, elektronik, sepeda roda dua dan roda tiga dan sebagainya yang terjadi di Indonesia. Terhadap barang-barang tersebut terjadi penyesuaian pengawasan yang semula dilakukan di luar kawasan pabean (post border) kini dilakukan di kawasan pabean (border).

Bea Cukai Batam terus berkomitmen tingkatkan kualitas layanan guna kelancaran arus barang, memberikan kepastian berusaha dan mempercepat pelayanan perijinan berusaha, serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan impor alas kaki, elektronik, serta sepeda roda dua dan roda tiga untuk menekan angka impor dan mensejahterakan pengusaha dalam negeri.