Tak Terima Keluhan Layanan Barang Kiriman, Bea Cukai Batam Terima Pujian dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Batam (4/10) – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua sebut tak terima laporan terkait keluhan atas layanan barang kiriman oleh Bea Cukai Batam. Hal ini disampaikan ketika Rudy berserta rombongan mengadakan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam di Batu Ampar (3/10).

DPRD Provinsi Kepualauan Riau menyampaikan terima kasih atas peranan Bea Cukai Batam dalam melakukan pelayanan dan pengawasan barang kiriman. Kinerja Bea Cukai Batam yang dinilai mampu menertibkan lalu lintas barang kiriman terutama barang-barang sembako sangat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

“Sejauh ini tidak ada laporan keluhan yang disampaikan masyarakat kepada kami terkait pelayanan Bea Cukai Batam terhadap barang kiriman di wilayah Kepulauan Riau. Saya lihat semuanya berjalan tertib walau ada sedikit hambatan waktu saatproses pengiriman,” ucap Rudy.

Menanggapi kalimat tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Susila Brata mengatakan bahwa kendala-kendala yang terjadi dalam lalu lintas barang kiriman disebabkan oleh pemberitahuan barang yang tidak benar atau tidak sesuai. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan proses pengeluaran barang karena memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam.

Bea Cukai Batam akan melakukan pengawasan penuh terhadap barang kiriman baik secara fisik maupun secara administrasi. Pemberitahuan yang tidak sesuai sering dijadikan modus untuk menghindari pengenaan pajak. Sehingga hal tersebut perlu diawasi sebelum menimbulkan kerugian negara. Selain itu pemberitahuan yang tidak sesuai juga sering dijadikan modus penyelundupan barang-barang berbahaya seperti narkotika yang didistribusikan melalui barang kiriman.

“Petugas kami pernah menindak sabu pada kegiatan pengiriman  barang dengan modus pengiriman makanan. Sabu itu tidak dibungkus seperti makanan, melainkan disimpan di sela-sela kardus pembungkusnya itu. Jadi petugas lapangan harus selalu maksimal dalam melakukan pengawasan barang kiriman,” kata Susila.

Dilansir dari Laporan Penerimaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam sampai dengan Oktober 2020, Bea Cukai Batam telah melayani dokumen Consignment Note (CN) sebanyak 7.7 juta kiriman. Jumlah tersebut menyumbang sebesar 83,4 miliar rupiah terhadap penerimaan negara dari pajak barang kiriman.

Susila mengatakan volume barang kiriman di Batam tidak terpengaruh oleh terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.01/2019 yang mengatur perubahan batas minimal pembebasan pajak barang kiriman menjadi 3 USD. Rata-rata barang kiriman yang masuk ke hangar-hanggar bea cukai bisa mencapai 27.000 hingga 30.000 paket perhari.

Bea Cukai Batam dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau berusaha mencari solusi bersama untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat terkait bidang kepabeanan dan cukai. Peran aktif dari lembaga legislatif seperti DPRD Provinsi Kepulauan Riau juga diperlukan dalam mengedukasi masyarakat terkait peraturan barang kiriman.

Seperti yang ditekankan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani bahwa legal itu mudah. Bea Cukai Batam mengharapkan masyarakat mampu melakukan kegiatan pengiriman barang secara legal, karena dengan prosedur yang legal dan pemberitahuan barang yang sesuai akan mempercepat proses pengeluaran barang oleh Bea Cukai Batam.