Program Secondment DJBC-DJP-DJA-LNSW di Kepulauan Riau Mampu Optimalkan Penerimaan Negara Hingga 4,8 T pada Kuartal III

Batam (2/12) – Kementerian Keuangan melalui Program Secondment berhasil mengoptimalkan penerimaan negara hingga 4,8 T. Hal ini dipaparkan oleh Tim Pelaksanaan Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai dalam Rapat Koordinasi Program Sinergi Kementerian Keuangan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam pada Selasa, (01/12).

Progres capaian penerimaan dari Program Secondment s.d. triwulan III tahun 2020 yang telah dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Ditrektorat Jenderal Anggaran (DJA) telah mencapai 4,8 T dengan rincian 3,8 T (78,06%) dari hasil joint analisis, 570 M (12,19%) dari hasil joint collection, 209 M (3,96%) dari hasil joint investigasi, dan 131 M (2,71%) dari hasil joint audit.

Program Secondment ini melibatkan DJBC, DJP, DJA, dan LNSW Kementerian Keuangan. Tujuan dilaksanakannya program ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara meningkatkan kredibilitas dan efektifitas APBN serta meningkatkan efisiensi layanan publik sehingga meningkatkan daya saing nasional.

Program Secondment DJBC-DJP-DJA-LNSW diperlukan dalam reformasi pengelolaan keuangan negara. Penerimaan yang didapatkan oleh DJBC dan DJP melalui penerimaan pajak, penerimaan bea masuk dan bea keluar, dan penerimaan cukai memiliki kontribusi yang sangat besar bagi APBN.

“Program sinergi menjadi sangat penting dalam rangka menjaga optimalisasi penerimaan negara, sebab program sinergi yang telah berlangsung selama ini dianggap mampu menutup celah-celah yang dimanfaatkan oleh pengguna jasa ataupun wajib pajak yang belum tertib untuk mengambil keuntungan di dalam kesempitan,” ujar Rudy Rahmaddi, Ketua Kelompok Kerja Pendukung.

Tema yang diusung pada Program Secondment DJBC-DJP-DJA-LNSW adalah penggalian potensi penerimaan dari sektor barang kiriman, penggalian potensi penerimaan dari sektor industri hasil tembakau dan penggalian potensi penerimaan dari sektor ekspor perikanan.

Program ini menjadi salah satu langkah yang ditempuh Kementerian Keuangan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN).Langkah lain yang dilakukan Kementerian Keuangan adalah meningkatkan fasilitas kemudahan berusaha di Indonesia dan perbaikan proses bisnis dan sistem informasi terintegrasi untuk menurunkan cost of compliance.

Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Batam telah melakukan integrasi dan kolaborasi sistem yang disebut dengan Batam Logistics Ecosystem (BLE) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan publik terhadap logistik di wilayah Batam. Kerja sama ini melibatkan institusi Kepabeanan, BP Batam, Imigrasi, Karantina dan Pelabuhan pada layanan Ship to Ship Floating Storage Unit (STS FSU).

Dengan adanya BLE, pelayanan yang awalnya dilakukan secara serial saat ini dilakukan secara pararel sehingga janji layanan yang awalnya memakan waktu tiga sampai dengan empat hari berubah menjadi paling lama enam jam sejak diberlakukannya BLE. Hal ini akan mendorong terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia khususnya di wilayah Batam.