FAQ

Barang Bawaan Penumpang

Sesuai PMK 47 2012 dan perubahannya, batasan pembebasan pajak atas barang bawaan penumpang untuk keperluan pribadi adalah USD 250 per orang atau USD 1000 per keluarga. Apabila diatas USD 1500 atau barang diindikasikan sebagai barang dagangan maka harus menggunakan PPFTZ-01. Kriteria Barang Dagangan disebutkan dalam Pasal (1) Nomor 38 PMK 47 2012.

Atas barang bawaan pribadi penumpang diatas USD250 dikenakan pajak sebesar BM 10%, PPN 10%, dan PPh 10% (NPWP) atau 20% (Non NPWP). Dikalikan dengan nilai setelah dikurangi deminimus USD 250.

Barang Kiriman

Atas barang-barang tersebut tetap bisa dikeluarkan dari Batam ke TLDDP dengan mekanisme dimaksud sesuai dengan Pasal 26 Permendag 68 2020. Dengan syarat maksimal 2 pcs untuk mekanisme barang kiriman.

  1. Tanyakan nomor resi pengirimannya.

  2. Liat status barangnya di website www.beacukai.go.id/barangkirimanbatam

  3. Status barang kiriman dari Batam ke TLDDP ada 3:
    • SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang): Apabila saat pemeriksaan Bea Cukai melalui X-Ray atau pemeriksaan fisik kedapatan bahwa nilai, jumlah, dan jenis barang sudah sesuai antara barang dan pemberitahuan.
    • NPD (Nota Permintaan Dokumen): Apabila saat pemeriksaan oleh Bea Cukai kedapatan pemberitahuan antara nilai, jumlah, dan jenis barang tidak sesuai. Maka petugas akan menerbitkan NPD untuk meminta dokumen tambahan sebagai pelengkap nilai harga barang, bisa invoice.
    • SBP (Surat Bukti Penindakan): Apabila barang kiriman tersebut terdapat indikasi pelanggaran kepabeanan.

Proses sama seperti diatas, lalu liat status terakhir barang kiriman pada website www.beacukai.go.id/barangkirimanbatam atau CEISA Barang Kiriman.

Perlu diketahui, seluruh pembayaran pajak langsung disetor ke rekening kas negara menggunakan e-billing dan SPPBMCP, bukan melalui rekening pribadi. Jika melalui rekening pribadi atau rekening Bea Cukai, jelas itu penipuan.

Ekspor Impor

Menyampaikan dokumen PPFTZ-01 melalui sistem CEISA dan mengenai tarif dan izin dari instansi teknis terkait dapat dilihat berdasar kode HS barang.

Menyampaikan dokumen PPFTZ-01 manual dan melakukan pembayaran pajak kendaraan sesuai kode e-billing untuk dibayar ke Bank atau Kantor Pos Persepsi sebesar 10% dari NJKB (harga NJKB yang ditetapkan oleh Dispenda Provinsi Kepulauan Riau) yang dapat dilihat pada website http://dispenda.kepriprov.go.id/

  1. Ajukan surat permohonan rekomendasi pengeluaran barang dari Batam ke TLDDP di BP Batam

  2. Setelah mendapat persetujuan rekomendasi dari BP Batam ajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea Cukai Batam, dengan melampirkan:
    • Surat permohonan, harus mengandung: alasan pengeluaran barang, jangka waktu pengeluaran barang, lokasi tujuan pengeluaran barang, keterangan lampiran dokumen
    • invoice atau packing list
    • surat rekomendasi dari BP Batam
    • Foto barang (tiap barang harus diberikan nama dan keterangan pada fotonya)
    • Kontrak kerja dengan kantor tujuan barang yang dikeluarkan (mengandung nomor kontrak dan jangka waktu kontrak)
    • Draft pemberitahuan PPFTZ-01 (lembar 1 dan lampirannya yang berisi: jenis barang, jumlah barang, BM yang ditangguhkan)
    • Legalitas perusahaan (Izin usaha BP Batam, NIB, NPWP, Surat pernyataan, surat kuasa)

Setelah persetujuan keluar, perusahaan harus membayar BM atas pengeluaran barang tersebut sebesar 2% dari BM yang seharusnya dibayar dikalikan waktu pengeleluaran barang dan menyerahkan jaminan sebesar selisih antara BM yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar.

  1. Harus merupakan perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki Izin Usaha Kawasan BP Batam
  2. Sudah terdaftar pada portal pengguna jasa di www.customer.beacukai.go.id
  3. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan mendaftar di www.oss.go.id
  4. Memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanan) untuk PPJK dan Agen Pelayaran dengan mendaftar di website www.insw.go.id
  5. Memiliki NPWP Batam
  6. Sudah memiliki CEISA FTZ-PILOTING dengan meminta modul dengan mengajukan permohonan ke Kantor Bea Cukai Batam

Setelah itu mengajukan permohonan untuk mendapatkan modul CEISA FTZ-Online dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan yang berisi permintaan modul CEISA FTZ-Online
  2. NIB
  3. NIK (untuk PPJK dan Agen Pelayaran)
  4. NPWP
  5. Legalitas perusahaan

Untuk Limbah B3 yang akan dikeluarkan dari Batam ke TLDDP tidak perlu dipenuhi ketentuan lartasnya. Hanya perlu melakukan pengajuan ke KLHK untuk mendaptkan persetujuan atas pengeluaran limbah tersebut ke TLDDP dengan menggunakan elektronik manifes.

Orang pribadi bisa melakukan pemasukan barang dengan menggunakan dokumen PPFTZ-03 tanpa harus menjadi perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin usaha BP Batam.

Caranya sama dengan perusahaan saat pendaftaran sebagai importir/eksportir.

  • Harus mendaftarkan diri di portal pengguna jasa pada website www.customer.beacukai.go.id
  • Setelah itu ajukan permohonan ke kantor untuk mendapatkan modul PPFTZ-03 dengan melampiri fotokopi KTP, NPWP, dan screenshot portal pengguna jasa.

Untuk kegiatan pemasukkannya tetap harus menggunakan PPJK untuk membuat dokumen PPFTZ-03.

Untuk pengeluaran barang kena cukai (BKC) dari Batam ke TLDDP harus BKC yang berasal dari TLDDP yang pemasukannya menggunakan PPFTZ-03. Apabila BKC tersebut tidak memiliki dokumen PPFTZ-03 maka akan dianggap sebagai barang asal impor. Yang mana sesuai dengan Perka 11 untuk BKC yang ada di Batam asal impor maka penggunaannya hanya untuk konsumsi di wilayah Batam saja atau dengan kata lain, BKC tersebut dilarang untuk dikeluarkan dari Batam ke TLDDP.

Dasar pembuatan PPFTZ-03 adalah harus memiliki Inward Manifes. Yang mana pihak pelayaran seharusnya melaporkan barang-barang yang dibawa di dalam Inward Manifes. Apabila tidak ada manifes maka tidak bisa membuat PPFTZ-03.

Pemasukan barang dari TLDDP ke Kawasan Bebas harus menggunakan PPFTZ-03, yang mana syarat untuk membuat PPFTZ-03 harus memiliki manifes (BC 1.1).

Apabila barang dikirim melalui media online (misal email) maka tidak bisa dibuat PPFTZ-03 karena tidak memiliki manifes.

Kecuali software tersebut dikirim ke Kawasan Bebas dengan menggunakan CD, FLashdisk, atau media berupa barang lainnya. Tapi dengan syarat tetap harus memiliki manifes BC 1.1

Perusahaan yang mengajukan PPFTZ-01/02/03 yang mendapatkan jalur merah WAJIB menyerahkan hardcopy melalui loket sortir disebelah loket frontdesk.

Loket impor PPFTZ-01 bisa melakukan penolakan atas masterlist yang diuplaod apabila ada kesalahan dalam masterlist (misal nomor dan tanggal berlaku, atau belum mengisi rincian barang pada masterlist). Jadi perusahaan harus meneliti kembali kesesuaian masterlist dengan yang di-upload pada CEISA PILOTING.

Untuk pemasukan kendaraan dari LDP ke Batam sebelum pengajuan ke Sistem CEISA harus menunjukan dulu hardcopy dokumen kepabeanannya termasuk masterlist dan TPT kendaraan untuk divalidasi oleh petugas. Setelah divalidasi baru diberikan akses CEISA dan untuk setiap pemasukan barang harus memenuhi prosedur tersebut.

Ajukan permohonan reekspor ke loket manifes (permohonan dibuat oleh pengangkut) karena belum mengajukan PPFTZ-01 barang masih tanggung jawab pengangkut.

Dilampiri invoice, packing list, BC 1.1, AWB/BL, dan dokumen pelengkap lainnya serta surat pernyataan alasan dilakukan reekspor dari pengangkut.

IMEI

Apabila pemilik barang belum mendaftarkan IMEI setelah melewati pelabuhan/bandara 1x24 jam, diberikan waktu sampai dengan 60 hari dengan melampirkan:

  • passpor (kedatangan LN)
  • kartu identitas (Batam - TLDDP)
  • tiket perjalanan/boarding pass
  • invoice, dan dokumen lainnya
  • perangkat HP

Dengan mendaftarkan melalui aplikasi Mobile Bea Cukai atau website www.beacukai.go.id

Pajak yang dibayarkan BM 10%, PPN 10%, dan PPH 10% (ada NPWP), 20% (tidak ada NPWP). Tidak diberlakukan deminimus pembebasan pajak.

Ketentuan ini hanya berlaku untuk barang yang dibawa secara pribadi dengan bawaan barang penumpang dan barang kiriman menggunakan jasa ekspedisi.

ION Beta

Pengajuan akun ION Beta dapat dilakukan dengan mengakses tautan http://perijinanbcbatam.beacukai.go.id/perizinan/#/login

Perusahaan bisa langsung datang ke kantor melalui loket duknis untuk permohonan buka password dengan membawa legalitas perusahaan saja tanpa memasukan permohonan surat.