Pastikan Legitimasi Pengoperasian Sementara Kendaraan Bermotor Asing di Indonesia, Bea Cukai Batam Terima Studi Banding Polda Kalimantan Timur

Batam (11/11) Bea Cukai batam secara terbuka menerima kunjungan studi banding Polda Kalimantan Timur pada Selasa, 9 November 2021. Kunjungan tersebut untuk membahas bagaimana prosedur pemasukan dan penggunaan kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah pabean (Impor).

Kepala Satuan Polisi Jalan Raya Ditlantas Polda Kaltim, AKBP Yusep Dwi Prastiya pada kesempatan itu mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan jawaban terkait prosedur pemakaian kendaraan bermotor yang berasal dari luar negeri dari sisi kepabeanan.

“Mengingat Batam merupakan kawasan bebas dan terdapat fasilitas pembebasan perpajakan, kami pandang perlu untuk melakukan studi banding ini dikarenakan di Kalimatan Timur terdapat pemakaian kendaraan bermotor asal luar negeri bekas perusahaan tambang,” ujar AKBP Yusep Dwi P.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Fasilitas dan Pelayanan Pabean & Cukai I, M. Solafudin mengatakan bahwa Batam memiliki kekhasan yang membedakan dengan wilayah Indonesia lainnya. Hal tersebut adalah fasilitas pembebasan fiskal. Untuk kendaraan bermotor yang masuk dari luar daerah pabean atau luar negeri bebas bea masuk dan pajak.

“Pada prinsipnya, Batam merupakan kawasan bebas dimana setiap barang yang masuk tidak dikenakan bea masuk dan pajak. Namun itu hanya untuk penggunaan di Batam saja. Apabila dikeluarkan dari Batam ke wilayah Indonesia lainnya maka akan dikenakan pajaknya. Untuk kendaraan bermotor khususnya jenis Completely Build Up (CBU) tidak boleh dikeluarkan dari Batam,” ujar Solafudin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2021 pasal 73 ayat 2 dan 5 disebutkan bahwa pemasukkan kendaraan bermotor dari luar negeri baik jumlah dan jenisnya harus berdasarkan ketetapan BP Batam selaku Badan Pengusahaan Kawasan serta kendaraan tersebut tidak dapat dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain.

Untuk kendaraan selain dari luar negeri yaitu rakitan dalam negeri atau disebut dengan Completely Knocked Down (CKD) dapat dikeluarkan dari Batam namun harus membayar kembali Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% fasilitas kawasaan bebas yang sudah diterima kendaraan tersebut pada saat masuk ke Batam. Ketentuan ini berlaku untuk kendaraan baru maupun kendaraan bekas.

Baca juga : Kolaborasi Bank Mandiri & Bea Cukai Batam Perkuat Strategi Sosialisasi BLE