Janji Layanan Registrasi Kepabeanan Hanya Tiga Jam Kerja, Pengusaha FTZ di Batam Tidak Perlu Khawatir!

Batam (30/11) – Bea Cukai Batam mengikuti Sosialisasi PMK 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan. Sosialisasi yang diadakan secara daring tersebut mengundang seluruh Kantor Bea Cukai di Indonesia. Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan bahwa telah disahkannya PMK 219/PMK.04/2019 yang merupakan pengganti dari PMK 179/PMK.04/2016. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru tersebut dijelaskan jika Pengguna Jasa Kepabeanan harus melakukan registrasi kepabeanan.

“Ada perkembangan yang bisa kita simak sejak tahun 2002, jika kita lihat pada tahun itu yang melakukan registrasi kepabeanan hanyalah importir, namun di tahun 2020 semua pihak wajib melakukan registrasi mulai dari importir, eksportir, pengangkut, PPJK, pengusaha FTZ, perusahaan jasa titipan, TPB, TPS. dan KITE,” ujar Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan, Yamiral Azis Santoso dalam pemaparannya.

Peraturan registrasi kepabeanan telah mengalami penyempurnaan sebanyak enam kali terhitung sampai dengan tahun 2020 ini. Mulai dari KMK 45 Tahun 2002, PMK 65 Tahun 2007, PMK 63 Tahun 2011, PMK 59 Tahun 2014, PMK 179 Tahun 2016 dan yang terakhir adalah PMK 219 tahun 2019. Dari sisi janji layanan, registrasi kepabeanan mengalami kemajuan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2002 selama 30 hari kini hanya 3 jam kerja saja.

Dengan dikeluarkannya aturan ini tentu mewajibkan seluruh pengguna jasa termasuk dari pengusaha FTZ untuk melakukan registrasi kepabeanan dengan janji layanan yang hanya 3 jam kerja, sehingga tidak membutuhkan proses yang lama dalam penyelesaiannya.

Untuk melakukan registrasi kepabenan sesuai dengan PMK 219 tahun 2019, pengguna jasa kepabenan harus menyertakan dokumen berupa NIB, NPWP, KSWP dengan status valid dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan. Ini menunjukkan bahwa semua pelaku usaha di tahun 2020 sudah sepatutnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagai tambahan untuk pengusaha FTZ Batam, mereka wajib untuk mengajukan izin usaha ke BP Batam sebagai persyaratan registrasi kepabeanan.

Adanya peraturan terbaru ini menjadi wujud dari komitmen Bea Cukai untuk terus melakukan penyederhanaan dalam layanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Diharapkan dengan adanya aturan ini, akan semakin memudahkan pengusaha di FTZ dalam hal registrasi kepabeanan dan tentunya meningkatkan kepatuhan seluruh pengguna jasa kepabeanan.