Hilangkan Hambatan Investasi, Bea Cukai Batam Berikan Asistensi dan Kemudahan Prosedural Dalam Penetapan KEK

Batam (15/06) – Asistensi dan kemudahan prosedural terus diberikan dalam proses penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Batam. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Batam Susila Brata dalam kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI yang diselenggarakan pada Jumat, 11 Juni 2021.

 “Di Batam ini ada dua KEK Bapak/Ibu, MRO milik Lion Group, maintenance, repair, and overhaul pesawat (Batam Aero Technic) dan Nongsa Digital Park. Nantinya ke depan kami akan terus berikan asistensi pada kedua perusahaan ini karena memang kedua perusahaan ini sangat berprospek untuk ke depannya.” jelas Susila Brata.

Asistensi yang diberikan berupa bantuan teknis dalam pengembangan IT Inventory, kunjungan langsung ke perusahaan atau kegiatan Customs Visit Customer, dan pemberian masa transisi 3 sampai 5 tahun. Masa transisi tersebut diberikan karena kedua perusahaan tersebut sebelumnya beroperasi sebagai perusahaan di Kawasan Bebas yang kemudian beroperasi sebagai KEK, sehingga terdapat perbedaan termasuk dalam hal dokumen.

Selain asistensi, Bea Cukai Batam juga memberikan kemudahan prosedural dalam KEK. Kemudahan prosedural yang diberikan meliputi penggunaan sistem yang terintegrasi secara nasional; penerapan single document untuk pemasukan dan pengeluaran barang, serta

penerapan konsep free movement barang antar Pelaku Usaha di dalam satu KEK; dan pelayanan kepabeanan mandiri oleh Administrator.

Pemberian asistensi dan kemudahan prosedural merupakan kunci dalam menghilangkan hambatan investasi. Sejalan dengan penerbitan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan perhatian penuh dalam mendukung perbaikan birokrasi dan regulasi, penguatan fasilitas serta kemudahan prosedural di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Hal tersebut dilakukan melalui penerbitan PP 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK, dan PMK 237 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada KEK sebagaimana telah diubah dengan PMK 33 Tahun 2021 dalam rangka mendorong investasi, peningkatan tenaga kerja, dan daya saing ekspor.