Dua Peraturan Terbaru Pendukung Penataan Logistik Nasional Terbit, Bea Cukai Batam Lakukan Sosialisasi

Batam, (17/09/2020) – Kementerian Keuangan telah menerbitkan dua peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.04/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 untuk mendukung implementasi Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/NLE). Menindaklanjuti hal tersebut, Senin (14/09/2020) di Aula Lt. 3 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Bea Cukai Batam lakukan Sosialisasi kepada para stakeholder yaitu Sosialisasi terkait pembongkaran dan penimbunan barang impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.04/2020 dan Sosialisasi terkait kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020.

Sosialisasi dibuka oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam Susila Brata, ia menyampaikan terima kasih kepada peserta yang telah hadir dan tetap menerapkan protokol kesehatan pada Sosialisasi ini. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa aturan ini akan menjadi salah satu instrumen pendukung implementasi ekosistem logistik nasional, untuk itu ia meminta dukungan dari semua pihak yang terlibat.

“Nantinya kami akan melakukan uji coba TPS Online di pelabuhan laut dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan, namun kami juga memerlukan bantuan dan kerja sama dari pengelola pelabuhan,” ujar Susila.

Pemaparan materi yang pertama terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I Sumarna. “PMK ini pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah Bapak/Ibu sekalian, seperti menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bongkar oleh pengangkut, simplifikasi proses perizinan bongkar/timbun di luar kawasan, perluasan izin bongkar dan izin timbun di luar kawasan, dan hal lainnya yang kami sampaikan selanjutnya,” pungkas Sumarna di awal penyampaian materi.

Materi yang kedua terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.04/2020 disampaikan oleh Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai Bidang PFPC II Rudy Aditya Yudhistira. Rudy menjelaskan bahwa PMK ini dibuat dalam rangka mendukung perbaikan sistem logistik melalui National Logistic Ecosystems (NLE), meningkatkan efektivitas & efisiensi pengawasan dan pelayanan kepabeanan, simplifikasi dan otomasi pengawasan dan pelayanan di Kawasan Pabean dan TPS.

“Untuk perizinan Kawasan Pabean dan TPS kita sampaikan janji layanan 10 hari kerja, ini juga menghilangkan persyaratan yang duplikasi,” pungkas Rudy di akhir pemaparan materi.

Adanya kedua Peraturan Menteri Keuangan ini diharapkan menjadi sebuah terobosan untuk membenahi dan meningkatkan kinerja sistem logistik nasional guna mendukung iklim usaha yang kondusif, khususnya di Batam.