Bahas Pemasukan dan Pengeluaran Sepatu, Elektronik, dan Sepeda Ke dan Dari Batam, Bea Cukai Batam Undang Komunitas Pedagang

Batam (16/9) – Dalam rangka meningkatkan pemahaman para pelaku usaha terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga, Bea Cukai Batam mengadakan sosialisasi secara virtual via Aplikasi ZOOM pada hari Rabu (16/9). Sosialisasi kali ini mengundang pengusaha dan pedagang yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Usaha Digital (PPUD) dan Perkumpulan Pedagang Online Kepri (PPOK).

Nanang Suko Sadono, Kepala Seksi Pabean dan Cukai I, selaku pemateri menjelaskan pokok-pokok aturan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan ini menyebutkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk pemasukan Alas Kaki, Elektronik, dan Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga dari luar daerah pabean ke FTZ untuk kebutuhan penduduk di FTZ. Namun, ketiga jenis barang tersebut yang telah diimpor ke FTZ dilarang dikeluarkan dari FTZ ke tempat lainnya dalam daerah pabean. Hal ini berdasarkan ketentuan pada ketentuan ayat (2) Pasal 27 Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri ini berfokus untuk mengendalikan importasi di luar FTZ.

Ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri ini juga mengatur bahwa terhadap Alas Kaki, Elektronik, dan Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga yang memiliki kriteria tertentu dibebaskan dari ketentuan Peraturan Menteri ini. Kriteria tersebut seperti barang yang merupakan barang contoh, barang pindahan, dan lain sebagainya (huruf a – q).

Pengeluaran alas kaki melalui mekanisme barang kiriman dari FTZ Batam ke daerah pabean Indonesia lainnya (DPIL) merupakan hal yang sering ditanyakan oleh peserta sosialisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pengeluaran ke daerah pabean Indonesia lainnya melalui mekanisme barang kiriman dapat dilakukan dengan ketentuan jumlah barang paling banyak sebanyak 2 buah. Jadi, pengiriman alas kaki dari FTZ Batam ke daerah pabean Indonesia lainnya dapat dilakukan selama jumlahnya tidak melebihi 2 buah.

Nanang berpesan kepada pelaku usaha untuk memberitahukan jenis dan harga barang yang dikirim secara sesuai.

“Hal yang berpengaruh pada kecepatan layanan yaitu kesesuaian jenis barang dan harga barang yang diberitahukan. Untuk itu kepada para pelaku usaha diharapkan memberitahukan jenis barang dan harga barang yang sesuai”, ujarnya.

Pemberlakuan Peraturan Menteri ini dilatarbelakangi oleh tujuan pemerintah untuk menunjang kelancaran arus barang, memberikan kepastian berusaha dan mempercepat pelayanan perijinan berusaha, serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan impor atas alas kaki, elektronik, serta sepeda roda dua dan roda tiga.