+62 778 - 429 446 Info.bcbatam@customs.go.id

Batam (22/01/2020)
Pergi berlayar ke Pulau Bulan
Singgah sebentar di Pulau Layang
Peraturan barang kiriman diterbitkan
Industri dalam negeri InsyaAllah berkembang

Pagi ini pukul 09.00 WIB bertempat di aula lantai 3, Bea Cukai Batam bersama Tim Kantor Pusat DJBC dari Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) mengadakan Sosialisasi dan Public Hearing Implementasi PMK Nomor 199 Tahun 2019 Tentang Impor Barang Kiriman kepada Asosiasi Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Agen-agen PJT yang berada di wilayah Kawasan Bebas Batam. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Kanwil DJP Kepri, Achmad Husni dan perwakilan dari KPP Madya Batam, KPP Pratama Batam Selatan, KPP Pratama Batam Utara.

Kegiatan ini dimulai dengan sambutan dari Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Susila Brata dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian arahan dari Dir. Teknis Kepabeanan DJBC, Fadjar Donny Tjahjadi. “Kami memberikan pemahaman bahwa kami, Bea Cukai membuat kebijakan itu (regulasi baru barang kiriman) tentu saja untuk kemaslahatan semua untuk mengatur keseimbangan satu dengan yang lain. Kami dari Kantor Bea Cukai Batam sejak awal Januari sudah intensif membahas bagaimana mengatasinya”, ujar Susila Brata.

“PMK Nomor 199 Tahun 2019 akan diberlakukan pada tanggal 30 Januari 2020, kegiatan ini kiranya dapat mengurangi miskomunikasi antara kita semua agar tidak mendapatkan informasi yang menyesatkan”, ucap Fadjar Donny Tjahjadi.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai PMK Nomor 199 Tahun 2019 oleh Kepala Seksi Pabean dan Cukai I, Nanang Suko Sadono dan penyampaian materi kedua mengenai sistem aplikasi barang kiriman oleh pejabat fungsional Direktorat IKC, Erwin Duadja. “ Terkait pengeluaran barang kiriman dari FTZ Batam terdapat ada 5 Kategori Barang Kiriman yang akan dikeluarkan ke Daerah Indonesia Lainnya, yaitu: 1. E-commerce/Umum (dipunggut Bea Masuk/BM dan PPN) 2. Produk Batam IKM (hanya dipungut PPN), 3. Barang Transit ( tidak dipunggut BM dan PPN), 4. Barang Retur ( tidak dipunggut BM dan PPN), dan 5. Personal Effect (tidak dipunggut BM dan PPN)” papar Nanang Suko Sadono.

Sosialisasi ini berjalan sangat kondusif dan dibuka sesi tanya jawab. Diskusipun berjalan interaktif dimana peserta memberikan pertanyaan substansial yang disampaikan kepada Tim Kantor Pusat DJBC. Kemudian diakhiri dengan penyerahan poster secara simbolis yang berisi ketentuan barang kiriman untuk dipasang di Kantor agen-agen PJT di wilayah Batam kepada Ketua Asperindo Batam dan Perwakilan PT. Pos Indonesia.

WhatsApp chat