Meskipun saat ini masa pandemi COVID-19 belum berakhir, sosialisasi kepada pengguna jasa yang merupakan agenda rutin tahunan milik Bidang Perbendaharaan dan Keberatan (PK) Bea Cukai Batam tetap dilaksanakan. Bekerja sama dengan Direktorat Teknis Pabean, pada sosialisasi ini Bidang PK memberikan materi mengenai tata laksana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.04/2019 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor kepada 39 pengguna jasa yang berada di Batam.
Masih dalam suasana Idul Fitri 1441H, Akbar Harfianto selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan Bea Cukai Batam membuka sosialisasi ini dengan kegiatan silaturahmi kepada seluruh peserta sosialisasi yang hadir melalui aplikasi Zoom.
Latar belakang diberlakukannya PMK No. 216 Tahun 2019 salah satunya adalah pengawasan melalui SKP dan otomasi layanan angkut lanjut dan angkut terus di Indonesia. “TPS pusat distrbusi distribusi bisnis transit sudah berkembang sedemikian rupa seperti di Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai sehingga harapannya bisa menjadi seperti yang telah dilaksanakan di pelabuhan internasional seperti di Hongkong dan Singapura.” – ujar Pudji Seswanto pelaksana pada Direktorat Teknis Kepabeanan.
Selain itu dijelaskan juga oleh Slamet Sukanto Kepala Seksi Administrasi Manifes Bea Cukai Batam bahwa PMK No. 216 Tahun 2019 tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Kawasan Bebas seperti Batam karena tata laksana impor di Kawasan Bebas diatur secara khusus dalam PMK No. 47 Tahun 2012 jo. PMK No. 42 Tahun 2020.
“Selanjutnya materi mengenai pelaksanaan angkut lanjut dan angkut terus di kawasan FTZ. Hal ini sebagai bentuk review terhadap pelaksanaan PMK No. 47 Tahun 2012 dan PP No. 10 Tahun 2012.”
Sebelum diakhiri, sesi tanya jawab juga diberikan kepada seluruh peserta sosialisasi sekaligus sebagai bentuk penerimaan saran atau perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan yang telah diberikan oleh Bea Cukai Batam agar bisa menjadi lebih baik.
Batam (26/05) – Hari ini Selasa, 26 Mei 2020, Bea Cukai Batam melaksanakan kegiatan Customs Visit Customer (CVC) yang diikuti oleh PT. Indie Desain Berjaya. Bertempat di Ruang Rapat Galang KPU Bea Cukai Batam, kegiatan CVC dilaksanakan dengan tatap muka secara online. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan sinergi yang baik antara Bea Cukai Batam dan pengguna jasa.
PT. Indie Desain Berjaya merupakan perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang kreatif dan desain. Produk utama yang di hasilkan oleh perusahaan yang didirikan sejak tahun 2016 ini berupa jersey dan juga merchandise. Bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku yang berasal dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Kegiatan diisi dengan diskusi terkait kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh PT Indie Desain Berjaya dan kesulitan apa yang dihadapi oleh perusahaan. Muhammad Taufiq selaku pemilik perusahaan menyampaikan bahwa sejauh ini tidak memiliki kesulitan yang berarti dan jika memiliki kesulitan di lapangan pun masih dapat menerima masukan secara jelas. Ia juga mengaku banyak terbantu oleh pihak Bea Cukai.
“Saya termasuk yang mendukung peraturan baru ini Pak (barang kiriman). Karena sebelum ada peraturan baru kita cukup kesulitan juga (bersaing) dengan produk garmen dari luar. Jadi dengan peraturan ini produk dari luar harus membayar pajak extra. Ini sangat kita apresiasi.” ujarnya.
Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Sumarna menyampaikan bahwa perusahaan sangat terbuka untuk berkembang dan tugas Bea Cukai adalah untuk memastikan bahwa dilapangan tidak ada hal-hal yang menghambat pengguna jasa.
Sosialisasi mengenai pemberlakuan pengendalian IMEI kembali dilakukan oleh Bea Cukai Batam. Sama halnya dengan sosialisasi IMEI sebelumnya, sosialisasi ini masih bersifat online.
Berbeda dengan sosialisasi sebelumnya, pada kali ini yang menjadi peserta sosialisasi adalah perwakilan-perwakilan media massa di Kawasan Bebas Batam.
“Kami harapkan teman-teman media bisa menjadi corong informasi bagi masyarakat, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan maksimal.” – ujar Sumarna saat membuka sosialisasi ini.
Selain membahas mengenai pengendalian IMEI yang mulai berlaku sejak 18 April 2020, pada kesempatan kali ini Nanang selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai di Kantor Bea Cukai Batam juga menyampaikan aturan mengenai peraturan larangan pembatasan barang penumpang dan barang kiriman berupa Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka mencegah penyebaran wabah COVID19 di lingkungan masyarakat.
“Presiden memberikan mandate kepada BNPB untuk melakukan percepatan layanan berupa pemasukan (impor) barang-barang yang berkaitan dengan penanggulangan wabah COVID19, sehingga dalam hal ini bea cukai yang akan membantu melaksanakan mandat tersebut.” – kata Nanang.
Harapan dari diadakannya sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru kepada perwakilan media massa yang ada di Batam adalah untuk membantu masyarakat khususnya yang berada di Batam agar dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat dan juga untuk menciptakan budaya penyampaian informasi melalui media massa yang sehat dan bebas dari hoax.
Batam (08/05/2020) – Pada hari ini Jumat (08/05), bertempat di Dataran Engku Putri Kota Batam secara resmi telah dilakukan penyerahan hibah berupa 12,5 ton gula dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, Susila Brata kepada Kepala Pemerintah Kota Batam.
Barang berupa 12,5 ton gula merk “Shakti Sugar” tersebut merupakan hasil tegahan Tim Patroli Bea Cukai Batam pada tanggal 11 April 2020 di Perairan Pulau Selat Nenek yang diangkut oleh Kapal KM Kurnia Jaya. Setelah ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN), barang tersebut diajukan ke KPKNL Batam untuk ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) beserta peruntukannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-25/MK.06/WKN.03/KNL.04/2020 tanggal 27 April 2020 perihal persetujuan hibah barang yang menjadi milik negara pada KPU Bea Cukai Batam, barang berupa 12,5 ton gula impor merk “Shakti Sugar” telah disetujui untuk dihibahkan.
Serah terima dilakukan secara simbolis oleh Kepala KPU Bea Cukai Batam kepada Walikota Batam, Muhammad Rudi. Hibah 12,5 ton gula ini nantinya akan diberikan kepada masyarakat Batam guna memenuhi kebutuhan pokok selama menghadapi pandemi Covid-19.
“Harapannya ketika menjelang Idul Fitri nanti, Kota Batam dapat pulih dan kembali ke fitri lagi.”
Validasi mengenai IMEI pada alat telekomunikasi diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI. Maka dari itu Bea dan Cukai Batam melakukan kegiatan sosialisasi yang kedua sebagai bentuk tindaklanjut dari program pemerintah tentang pengendalian IMEI atas perangkat telekomunikasi berupa Handphone, Komputer Genggam dan Tablet kepada Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam. Sosialisasi ini dibuka oleh Sumarna selaku Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam. “Saya harap semua dapat memahami tentang peraturan ini sehingga tidak ada komplain dari pelanggan.” ujar Sumarna. “Peredaran perangkat selular yang beredar di pasar resmi dan pasar ilegal memiliki gap yang terlalu besar saat ini.” jelas Nanang dalam materi yang disampaikannya. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah agar semua pihak yang terlibat dalam proses penjualan alat telekomunikasi khususnya yang berada di Batam yang merupakan Kawasan FTZ dapat mengimplementasikan peraturan mengenai pengendalian IMEI yang berlaku sejak tanggal 18 April 2020. Dengan demikian harapan dari diadakannya sosialisasi ini adalah agar semua pihak yang menjadi peserta sosialisasi dapat menjadi pelaku industri Handphone, Komputer Genggam dan Tablet yang kondusif, mengurangi angka penyelundupan alat telekomunikasi ilegal dan juga meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan yang akan meningkatkan tax base.
