Latar Belakang

Pada dasarnya penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) merupakan penegasan terhadap situasi dan kondisi Batam yang sekarang ini sebenarnya telah menjalankan fungsi – fungsi FTZ. Ini merupakan suatu penegasan bagi Pulau Batam untuk meneruskan fungsi pulau Batam sebagai Pulau Industri yang mempunyai standar Internasional.

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1971

Pulau Batam pertama kali ditetapkan sebagai daerah industri dengan status sebagai entrepot partikelir.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1972

Peraturan Pemerintah tentang Penetapan status Wilayah Usaha Bonded Warehouse.