Pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 bertempat di Cendana Ball Room Hotel Novotel Batam, KPU BC Tipe B Batam mengadakan sosialisasi peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2008. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada para Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) khususnya Pengusaha Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tentang kewajiban memiliki izin dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai Pengusaha BKC sebagaimana diatur pada Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995.

Tamu undangan dihadiri oleh para Pengusaha BKC (Importir, Pengusaha pabrik, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran) MMEA sebanyak 105 undangan terdiri dari pengusaha Hotel, Toko, KTV, Pub, Café dan Resto di wilayah pulau Batam.

Acara sosialisasi dimulai pada jam 14.00 WIB dan dibuka dengan kata sambutan oleh Bpk. Susila Brata selaku Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam. Dalam sambutannya Kepala Kantor menyampaikan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat terhadap dampak kesehatan, ketertiban dan keamanan umum, serta melakukan pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin dipatuhinya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.  Dan dengan adanya sosialisasi ini diharapkan praktek-praktek perdagangan MMEA yang tidak memenuhi ketentuan dapat diminialisir. Kepada para Pengusaha TPE MMEA yang saat ini belum memiliki izin agar segera mengajukan permohonan untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda.

Selanjutnya penyampaian materi sosialisasi peraturan di bidang Cukai kepada Penyalur dan Pengusaha TPE Barang Kena Cukai oleh Rudi Aditya selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II. Materi yang diberikan tentang kewajiban dan persyaratan untuk setiap orang yang menjalankan usaha sebagai pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana diatur pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2008.

Setelah itu dilanjutkan pemaparan tentang pengawasan dan penindakan peredaran BKC oleh Hendy Dwi Cahyono selaku Kepala Seksi Penyidikan. Dalam pemaparannya, dijelaskan tentang sanksi-sanksi dibidang Cukai berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha BKC  tanpa izin NPPBKC  dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dan  dilanjutkan dengan foto bersama.