SOSIALISASI REGISTRASI KEPABEANAN, AJANG TUKAR PIKIRAN DENGAN PENGGUNA JASA

Batam, Rabu 6 Desember 2017 bertempat di Ballroom Ibis Style Hotel Batam telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-04/BC/2017 tentang Petunjuk   Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan. Materi Kegiatan Sosialisasi yang diikuti oleh 82 Penguna Jasa di wilayah kerja KPU BC Tipe B Batam ini  diberikan  oleh Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan Mochamad Mulyono.

Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam Susila Brata mengatakan “Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi ajang menyampaikan aspirasi serta tukar pendapat antara pengguna jasa dengan Bea cukai Khususnya Subdirektorat Registrasi Kepabeanan sebagai penanggung jawab dari Registrasi Nomor Induk Kepabeanan (NIK)”. Kegiatan Sosialisasi ini diadakan Oleh Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam dengan mengundang Tim dari Direktorat Teknis Kepabeanan Sebagai Pemateri. Hal ini dikarenakan banyaknya keluhan mengenai Pemblokiran serta Pertanyaan seputar tata cara Pendaftaran Nomor Induk Kepabeanan (NIK) Pusat .

Dengan diadakannya sosialisasi ini Bea Cukai Batam mengharapkan pertanyaan-pertanyaan perusahaan yang diblokir maupun yang  belum melakukan updating registrasi Kepabeanan dapat terjawab.

    

     

 

 

 

 

 

 

ATURAN BARU KAWASAN BEBAS, BEA CUKAI BATAM ADAKAN SOSIALISASI BARANG KIRIMAN

ATURAN BARU KAWASAN BEBAS, BEA CUKAI BATAM ADAKAN SOSIALISASI BARANG KIRIMAN

Batam, Rabu 22 November 2017 bertempat di Aula Lantai 3 Kantor Bea Cukai batam telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai barang kiriman. Kegiatan Sosialisasi ini meliputi pemberian materi serta Tanya jawab seputar Kegiatan ini diikuti oleh 43 Penguna Jasa yang dimana sebagian besar adalah Pengusaha Jasa Titipan. Sosialisasi ini diadakan sebagai pemberlakuan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 tahun 2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.

Dimana dalam peraturan tersebut terdapat perubahan aturan mengenai barang kiriman yang kemudian dilengkapi oleh PMK 182 Tahun 2016. Pemberian Materi yang berjudul “Pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Bebas menuju TLDDP” ini dipaparkan oleh Hariono Adi Selaku Kepala Seksi Pabean Cukai II PFPC III dan Arif Setyawan Selaku Kepala Seksi Intelijen II.Walaupun Materi yang diberikan memakan waktu kurang lebih 2 Jam, namun terlihat Penguna Jasa begitu antusias dalam memahami peraturan baru ini. Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, R. Evy Suhartantyo mengatakan “Helpdesk kami siap menerima segala pertanyaan menyangkut pengeluaran barang kiriman” .

Kegiatan ini diadakan oleh bea cukai batam bukan karena adanya peraturan baru saja, melainkan banyaknya complain dari penguna jasa terkait barang kiriman. Kegiatan ini diharapkan dapat Meningkatkan pengetahuan mengenai aturan Barang Kiriman sehingga pengaduan masyarakat mengenai Barang kiriman dapat menurun.

KERJASAMA BEA CUKAI DAN PAJAK DALAM PENERAPAN PERATURAN BARU DI KAWASAN BEBAS BATAM

KERJASAMA BEA CUKAI DAN PAJAK DALAM PENERAPAN PERATURAN BARU DI KAWASAN BEBAS BATAM

Bea dan Cukai sebagai trade facilitator  dan industrial assistance berperan sebagai pemberi dan pelayan fasilitas perdagangan kepada para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya untuk memberikan kemudahan akan kelancaran arus barang pengusaha tersebut. Dalam rangka aplikasi fungsi Bea dan Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance dan perubahan peraturan kawasan bebas dari PMK 47/PMK.04/2012 menjadi PMK 120/PMK.04/2017, Bea dan Cukai Batam bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam mengadakan sosialisasi, help desk dan pelatihan tentang Implementasi Joint Endorsement di Kawasan Bebas dan Penerapan Sistem Ceisa FTZ-03. Kegiatan tersebut berguna untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan pengusaha pada khususnya tentang sistem aplikasi berbasis web Joint Endorsement yang akan dilaksanakan di Kawasan Bebas.

.

Pelaksanaan sosialisasi Implementasi Join Endorsement di Kawasan Bebas dan Penerapan Sistem Ceisa FTZ-03 diadakan pada hari Kamis, 02 November 2017 di Aula lantai 3 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang dihadiri oleh 200 orang perwakilan perusahaan yang berada di Batam. Membludaknya peserta yang hadir disebabkan oleh antusias pengusaha terhadap tema yang diberikan.

Guna mempercepat pemahaman para importir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam membuat help desk yang bertempatkan di ruangan Pelayanan Pabean dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang digunakan untuk konsultasi terkait sistem aplikasi berbasis web Joint Endorsement. Selanjutnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam mengadakan pelatihan terhadap perwakilan perusahaan seperti Importir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang diadakan di Aula Lantai 3 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam sejak hari Senin tanggal 06 November 2017. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 4(empat) hari kerja dengan jadwal 2(dua) kali sehari dengan tujuan agar importir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dapat mandiri dalam mengoperasikan aplikasi berbasis web Joint Endorsement yang akan dilaksanakan di kawasan bebas.

 

Peringatan Hari Oeang ke 71 Kepulauan Riau Dimeriahkan dengan Family Gathering dan Bakti Sosial

Dalam rangka memperingati Hari Oeang ke 71, Satuan Kerja Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan kegiatan bakti sosial dan family gathering.

Adapun kegiatan bakti sosial yang dilakukan adalah menyantuni anak yatim Panti Asuhan Al Aqaho, Bengkong dan  menyantuni anak yatim di Yayasan Mahabbatul Haq, Lubukbaja dan menyantuni siswa SDN 02 Tanjung Hutan, kecamatan Bulu, Tanjung Balai Karimun dan kegiatan go green di Tanjungpinang serta donor darah pegawai Kementerian Keuangan  Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan bakti sosial tersebut dilakukan di wilayah satuan kerja masing-masing baik di tingkat Kantor Wilayah maupun di tingkat Kantor Pelayanan.

Adapun acara puncak nya adalah kegiatan family gathering yang diadakan di Coastarina, Batam Centre pada tanggal 28 Oktober 2017 yang diikuti sebanyak 1200 peserta dari 16 Satuan Kerja Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau Daratan.

Kegiatan family gathering merupakan sebuah rangkaian peringatan “Hari Oeang ke 71” yang digelar secara bersama untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan antar seluruh pegawai Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau sehingga terjalin sebuah keakraban, kebahagiaan dan kepedulian sosial pada masyarakat.

Adapun yang menjadi komitmen Satuan Kerja Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau pada peringatan “Hari Oeang ke 71” tersebut yaitu setiap pegawai Kementerian Keuangan Provinsi Kepri berkomitmen untuk meningkatkan kerja nyata demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

 

Perubahan Peraturan Kawasan Bebas, Bea Cukai Batam Sosialisasikan Peraturan Baru

Perubahan Peraturan Kawasan Bebas, Bea Cukai Batam Sosialisasikan Peraturan Baru

Batam,24/10 (BC Batam) – Bertempat di Cendana Ballroom Novotel Batam, 404 stakeholder KPU Bea & Cukai Batam mengikuti Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai dan Pemaparan Program PIBT yang diselenggarakan oleh KPU Bea & Cukai Batam. Peserta sosialisasi yang terdiri dari Importir, Eksportir, PPJK, Pengusaha barang Kena Cukai, dan Asosiasi Kepabeanan.

Susila Brata selaku Kepala KPU BC Batam mengatakan “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya. “

Latar belakang dari perubahan peraturan kawasan bebas ini karena harapan penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan KPBPB . Sehingga dibuat perubahan peraturan agar dapat mendorong kegiatan industri serta meningkatkan daya saing industri tujuan ekspor di kawasan bebas.

Perubahan peraturan tersebut terdiri atas Perubahan Teknis Pelayanan Pabean dan Cukai, Penambahan Fasilitas Kepabeanan, dan Perubahan Teknis Pengawasan Pabean dan Cukai. 

Tingkatkan penerimaan di sektor cukai hasil tembakau, Bea Cukai Batam adakan coffee morning

Tingkatkan penerimaan di sektor cukai hasil tembakau, Bea Cukai Batam adakan coffee morning

Batam, 19/10 (BC Batam), KPU Bea & Cukai Batam  mengadakan acara Coffee Morning dan rapat koordinasi terbatas yang dihadiri oleh para pengguna jasa pengusaha hasil tembakau di Kota Batam. Bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor KPU Bea & Cukai Batam.

Acara dibuka dengan sambutan Kepala KPU Bea & Cukai Batam, Susila Brata. Dalam sambutannya, beliau memberikan apresiasi kepada para pengguna jasa yang telah berpartisipasi dalam acara tersebut dan menyampaikan maksud dari diselenggarakannya acara tersebut yaitu untuk memroyeksikan penerimaan di sektor cukai hasil tembakau. Beliau juga berharap agar acara tersebut juga menjadi wadah untuk sharing tentang permasalahan-permasalahan yang ada.

Diskusi proyeksi penerimaan cukai KPU Bea & Cukai Batam dipimpin oleh Purnomo selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU Bea & Cukai Batam, dalam diskusi ini diperkirakan penerimaan cukai akan melampaui target yang telah dibuat.Terkait dengan pemberantasan rokok illegal, Andrias tulus Cahyono selaku Kepala Seksi Intelijen KPU Bea & Cukai Batam mengatakan “Pengusaha hasil tembakau sebaiknya memberikan perhatian lebih ke penulisan harga dalam dokumen impor dan/atau dokumen ekspor. Hal tersebut guna menghindari permasalahan berkaitan dengan pajak perusahaan di waktu kedepan”. Selain itu, beliau juga menyampaikan tentang operasi pemberantasan barang kena cukai illegal yang dinamakan operasi patuh ampadan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.