+62 778 - 458 818 Info.bcbatam@customs.go.id
Sosialisasi PMK 199 Bersama JNE Batam

Sosialisasi PMK 199 Bersama JNE Batam

Batam (23/01/2020)

Bea Cukai Batam terus sosialisasikan PMK 199 tentang Impor Barang Kiriman. Pagi ini, Bea Cukai Batam memberikan sosialisasi PMK 199 tentang Impor Barang Kiriman kepada Perusahaan Jasa Titipan, JNE di The Hill Hotel Batam yang dihadiri oleh Kepala Seksi Pabean dan Cukai I, Nanang Suko Sadono sebagai pemateri; Kepala Cabang JNE Batam, Arni dan para agen-agen JNE di Kota Batam. Acara ini merupakan inisiatif dari pihak JNE untuk memberikan pengetahuan tentang peraturan terbaru mengenai barang kiriman kepada para agen-agen JNE di kota  Batam.

Acara dibuka oleh Arni selaku Kepala Cabang JNE Batam dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa dari adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan agen-agennya. “Saya harapkan kegiatan ini dapat mengedukasi para agen-agen kami sehingga dapat menjadi kepanjangan tangan Bea Cukai dalam mesosialisasikan peraturaan baru tersebut kepada masyarakat” ujarnya.

Selanjutnya pemaparan materi tentang PMK 199 Tahun 2019 tentang Impor Barang Kiriman oleh Kepala Seksi Pabean dan Cukai I, Nanang Suko Sadono kepada para agen agen JNE. Kegiatan berlanjut dengan sesi tanya jawab yang berjalan dengan kondusif dan para peserta sangat antusias untuk bertanya.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan perusahaan jasa titipan seperti JNE siap dalam hal teknis ketika peraturan tersebut sudah mulai berlaku 30 Januari 2020 nanti dan bisa membantu memberikan edukasi kepada masyarakat.

BAGAIMANA PERLAKUAN BARANG KIRIMAN DI BATAM??

BAGAIMANA PERLAKUAN BARANG KIRIMAN DI BATAM??

Batam (22/01/2020)
Pergi berlayar ke Pulau Bulan
Singgah sebentar di Pulau Layang
Peraturan barang kiriman diterbitkan
Industri dalam negeri InsyaAllah berkembang

Pagi ini pukul 09.00 WIB bertempat di aula lantai 3, Bea Cukai Batam bersama Tim Kantor Pusat DJBC dari Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) mengadakan Sosialisasi dan Public Hearing Implementasi PMK Nomor 199 Tahun 2019 Tentang Impor Barang Kiriman kepada Asosiasi Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Agen-agen PJT yang berada di wilayah Kawasan Bebas Batam. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Kanwil DJP Kepri, Achmad Husni dan perwakilan dari KPP Madya Batam, KPP Pratama Batam Selatan, KPP Pratama Batam Utara.

Kegiatan ini dimulai dengan sambutan dari Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Susila Brata dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian arahan dari Dir. Teknis Kepabeanan DJBC, Fadjar Donny Tjahjadi. “Kami memberikan pemahaman bahwa kami, Bea Cukai membuat kebijakan itu (regulasi baru barang kiriman) tentu saja untuk kemaslahatan semua untuk mengatur keseimbangan satu dengan yang lain. Kami dari Kantor Bea Cukai Batam sejak awal Januari sudah intensif membahas bagaimana mengatasinya”, ujar Susila Brata.

“PMK Nomor 199 Tahun 2019 akan diberlakukan pada tanggal 30 Januari 2020, kegiatan ini kiranya dapat mengurangi miskomunikasi antara kita semua agar tidak mendapatkan informasi yang menyesatkan”, ucap Fadjar Donny Tjahjadi.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai PMK Nomor 199 Tahun 2019 oleh Kepala Seksi Pabean dan Cukai I, Nanang Suko Sadono dan penyampaian materi kedua mengenai sistem aplikasi barang kiriman oleh pejabat fungsional Direktorat IKC, Erwin Duadja. “ Terkait pengeluaran barang kiriman dari FTZ Batam terdapat ada 5 Kategori Barang Kiriman yang akan dikeluarkan ke Daerah Indonesia Lainnya, yaitu: 1. E-commerce/Umum (dipunggut Bea Masuk/BM dan PPN) 2. Produk Batam IKM (hanya dipungut PPN), 3. Barang Transit ( tidak dipunggut BM dan PPN), 4. Barang Retur ( tidak dipunggut BM dan PPN), dan 5. Personal Effect (tidak dipunggut BM dan PPN)” papar Nanang Suko Sadono.

Sosialisasi ini berjalan sangat kondusif dan dibuka sesi tanya jawab. Diskusipun berjalan interaktif dimana peserta memberikan pertanyaan substansial yang disampaikan kepada Tim Kantor Pusat DJBC. Kemudian diakhiri dengan penyerahan poster secara simbolis yang berisi ketentuan barang kiriman untuk dipasang di Kantor agen-agen PJT di wilayah Batam kepada Ketua Asperindo Batam dan Perwakilan PT. Pos Indonesia.

Bea Cukai Batam Sambangi Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Batam

Bea Cukai Batam Sambangi Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Batam

Batam (21/01/2020)

Pada Hari Selasa, tanggal 21/01/2020 Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Susila Brata, menyapa masyarakat Batam melalui siaran radio di Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Batam 105,1 FM. Siaran kali ini untuk memberikan pemahaman mengenai aturan barang kiriman di kawasan bebas, seperti Batam. Diskusi kali ini dilakukan bersama Sekretaris Asperindo, Arif Budianto. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perlakuan perpajakan di Batam. .
Mengenai aturan tersebut, Susila Brata menjelaskan bahwa aturan tersebut berlaku secara nasional. Untuk Batam pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dikenakan saat barang akan dikeluarkan dari Batam, hal itu dikarenakan saat pemasukan dari luar negeri belum dikenakan bea masuk dan pajak.

Kementerian Keuangan sebelumnya mengeluarkan aturan barang kiriman yaitu PMK Nomor 199 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Kepabenan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, yang salah satunya mengatur batasan nilai pengenaan barang kiriman dari luar negeri yang sebelumnya USD 75 menjadi USD 3 dengan pengenaan tarif tunggal yaitu 7,5% dengan PPN 10% sedangkan PPh dibebaskan. Khusus barang kiriman berupa sepatu, tas dan produk tekstil (garmen) dikenakan tarif yang berlaku umum sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Untuk barang kiriman berupa buku dibebaskan dari Bea Masuk, PPN dan PPh guna mendorong minat baca dan kemampuan literasi masyarakat Indonesia.

Bea Cukai Batam Berhasil Mengagalkan Penyulundupan Ribuan Butir Ekstasi

Bea Cukai Batam Berhasil Mengagalkan Penyulundupan Ribuan Butir Ekstasi

Batam (14/1) – Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam melakukan kegiatan Konferensi Pers atas Hasil Penindakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) jenis Ekstasi oleh KPU Bea Cukai Batam (SBP-13/KPU.02/BD.06/2020) pada hari Kamis, 9 Januari 2020 pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Ferry Internasional Harbour Bay. Acara hari ini juga dihadiri dari beberapa instansi yaitu Polda Kepri,  Polresta Barelang, BNN Batam, Kejaksaan Negeri Batam, Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, dan Pengelola Pelabuhan Ferry Internasional Harbour Bay Batam.

Penindakan tersebut dilakukan di Terminal Kedatangan Internasional Pelabuhan Ferry Internasional Harbour Bay Batam dengan barang bukti berupa 30.037 (tiga puluh ribu tiga puluh tujuh) butir pil ekstasi dan 31,7 (tiga puluh satu koma tujuh) gram ekstasi yang disembunyikan di dalam 11 (sebelas) bungkusan makanan oleh Sdr. J (WNI / Laki-laki / 28 tahun). Acara konferensi pers ini dipimpin oleh Susila Brata, Kepala Kantor Bea Cukai Batam yang menjelaskan kronologis kejadian atas penindakan tersebut. Kejadian ini bermula saat petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Ferry Internasional Harbour Bay mencurigai salah seorang penumpang di pemeriksaan x-ray Terminal Kedatangan Internasional. Kecurigaan tersebut muncul berdasarkan hasil citra x-ray yang menunjukkan keganjilan pada barang bawaan penumpang tersebut. Kemudian penumpang tersebut dibawa ke Hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Ferry Internasional Harbour Bay untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan bersama dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri.

“Tindakan selanjutnya adalah yang bersangkutan dengan barang yang dibawa ke Kantor sini (Bea Cukai Batam) dari Pelabuhan Harbour Bay untuk dilakukan pemeriksaan bersama-sama dengan teman-teman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri, dan di situ kedapatan barang ekstasi yang dicampur dengan barang-barang berupa makanan ringan dengan jumlah 30.037 butir pil ekstasi dan 31,7 gram ekstasi yang dikemas dalam 11 kemasan makanan ringan”, jelas Susila.

Selanjutnya, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Direktorat Reserse Narkoba untuk ditindaklanjuti. Hal ini merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam melindungi masuknya barang ilegal seperti narkoba masuk ke Indonesia.

“Hal ini membuktikan bahwa kita (Bea Cukai) terus bersinergi yang kuat baik dengan Polda Kepri khususnya Direktorat Narkoba, BNN Provinsi Kepri, juga dari Polresta Barelang terkait dengan penindakan Narkotika. Dan pastinya dilanjutkan dengan teman-teman dari Kejaksaan Negeri terkait proses hukumnya. Kami juga melakukan profiling terhadap penumpang dan awak sarana pengangkut khususnya Kapal Ferry dengan Kantor Imigrasi yang nantinya akan terintegrasi secara nasional”, tambah Susila.

Diharapkan dengan adanya penindakan ini, semua orang yang berniat untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum akan jera dan berpikir untuk melakukan perbuatan penyelundupan ataupun perbuatan yang akan merugikan masyarakat.

Atas perbuatannya tersebut, tersangka dapat dikenakan tuntutan pasal 112 ayat (2), 113 ayat (2) dan / atau pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Bea Cukai Batam Musnahkan BMN Hasil Tegahan

Bea Cukai Batam Musnahkan BMN Hasil Tegahan

Batam (19/12) — Pagi ini Bea Cukai Batam menggelar press conference pemusnahan BMN (Barang Milik Negara) hasil penindakan Kepabeanan dan Cukai di halaman depan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. Acara ini dihadiri oleh Kepala KPU BC Batam, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan, Kasubdit Peraturan Direktorat Keberatan Banding Dan Peraturan, Pejabat dan perwakilan dari Komisi XI DPR RI, Kanwil Khusus DJBC Kepri, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum KP DJBC, Kanwil DJP Kepri, Kanwil DJPb Kepri, KPKNL Batam, Kapolda Kepri, Kejaksaan Batam, BP Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kepri, Imigrasi Batam, dan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Batam.

Pemusnahan BMN dilakukan terhadap hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yg telah diselesaikan administrasinya, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam atas nama Menteri Keuangan.

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan Sudarto dalam sambutan mengatakan,” Adapun barang-barang yang dimusnahkan yaitu: Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau dari berbagai jenis dan merek sebanyak 7.983.382 batang, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 1536 botol dan 456 kaleng, Alat Komunikasi dari berbagai jenis dan merek sebanyak 2429 pcs dan aksesoris handphone berbagai jenis dan merk sebanyak 848 pcs, alat kesehatan dari berbagai jenis dan merk sebanyak 3802 pcs, dan 439 koper/bale/koli/pcs ballpress dan barang lain-lain dalam jumlah kecil dengan perkiraan nilai total barang sebesar Rp 7.358.772.120,- dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp 2.569.133.271,-.”

Selanjutnya beliau menyampaikan,”Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak, sekali lagi ini adalah hasil kerja sama semua pihak”.

Barang-barang tersebut ditegah dikarenakan melanggar UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pada Pasal 53 (4) jo. Pasal 68 (1a) “barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak  diberitahukan atau  diberitahukan tidak benar”, Pasal 68 (1b) jo. Pasal 77 (1) “barang dan/atau sarana  pengangkut yang ditegah oleh pejabat BC”, dan Pasal 69 (c) “barang yang  dikuasai negara  yang merupakan  barang larangan atau pembatasan”.

Achmad Hatari, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menambahkan,”Bea Cukai Batam berhasil melakukan penindakan terhadap sejumlah barang-barang yang tidak dapat diedarkan di pasaran, ini merupakan satu prestasi yang luar biasa. Kami mengapresiasi kerja sama yang solid dan kami berharap kegiatan kepabeanan di Batam terus dilakukan untuk menambah penerimaan negara”.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Pemusnahan BMN oleh perwakilan tamu undangan masing-masing satker. Kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan BMN. Pemusnahan yang dilaksanakan di KPU BC Batam untuk semua barang tegahan kecuali ballpress, pemusnahan ballpress dilakukan di Tanjung Uncang. Tamu undangan yang hadir ikut berpartisipasi dalam pemusnahan BMN dengan terlebih dahulu mengenakan perlindungan berupa masker dan sarung tangan yang telah disediakan. Pemusnahan dimulai dengan menyalakan tongkat obor untuk memusnahkan rokok ilegal dan dilanjutkan dengan pemusnahan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), alat komunikasi handphone serta aksesorisnya, dll menggunakan alat berat.

Bea Cukai Batam Menggelar Pemusnahan Arsip

Bea Cukai Batam Menggelar Pemusnahan Arsip

Indah sekali kulit rusa,
Bermain di taman berbatu-batu.
Kasih Ibu sepanjang masa,
Takkan musnah ditelan waktu

Kasih Ibu memang takkan musnah ditelan waktu tapi eeiiitss…. kalo arsip harus musnah dong kalau sudah waktunya.

Batam (12/12) – Hari ini Bea Cukai Batam melaksanakan pemusnahan arsip yang terdiri dari 5.688 bundel arsip substantif dan 149 bundel arsip fasilitatif. Pemusnahan dilakukan terhadap dokumen yang sudah melampaui jangka waktu penyimpanan pengelolaan kearsipan dan sudah tidak memiliki nilai guna.

Acara dibuka oleh Susila Brata, Kepala Kantor dengan mengundang Wahjudi Adrijanto, Kepala Bagian Umum Sekretariat DJBC bersama tim di Ruang Rapat Batam, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam. Pemusnahan arsip ini juga merupakan salah satu cara suatu instansi negara untuk menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi-informasi penting lainnya. Selain itu pemusnahan juga dilakukan untuk menghemat penggunaan prasaran atau tempat penyimpanan arsip.

Selanjutnya, seluruh rombongan pejabat dan perwakilan pegawai yang mengikuti acara pemusnahan arsip menuju ke PT. Octavia Mandiri, Tanjung Sengkuang untuk melaksanakan dan menyaksikan pemusnahan arsip. Pelaksanaan pemusnahan arsip ini dilakukan atas kerjasama dengan pihak ketiga dengan cara dipress yang kemudian akan dijual, yang mana hasil penjualan atas barang tersebut akan disetorkan ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain dengan cara tersebut di atas, pemusnahan arsip bisa juga dilakukan dengan dibakar, dikubur, pulping, dihancurkan dengan menggunakan bahan kimia, atau cara lain yang memenuhi kriteria pemusnahan. Acara ditutup dengan penandatangan Berita Acara Pemusnahan.

WhatsApp chat