ATURAN BARU KAWASAN BEBAS, BEA CUKAI BATAM ADAKAN SOSIALISASI BARANG KIRIMAN

ATURAN BARU KAWASAN BEBAS, BEA CUKAI BATAM ADAKAN SOSIALISASI BARANG KIRIMAN

Batam, Rabu 22 November 2017 bertempat di Aula Lantai 3 Kantor Bea Cukai batam telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai barang kiriman. Kegiatan Sosialisasi ini meliputi pemberian materi serta Tanya jawab seputar Kegiatan ini diikuti oleh 43 Penguna Jasa yang dimana sebagian besar adalah Pengusaha Jasa Titipan. Sosialisasi ini diadakan sebagai pemberlakuan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 tahun 2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.

Dimana dalam peraturan tersebut terdapat perubahan aturan mengenai barang kiriman yang kemudian dilengkapi oleh PMK 182 Tahun 2016. Pemberian Materi yang berjudul “Pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Bebas menuju TLDDP” ini dipaparkan oleh Hariono Adi Selaku Kepala Seksi Pabean Cukai II PFPC III dan Arif Setyawan Selaku Kepala Seksi Intelijen II.Walaupun Materi yang diberikan memakan waktu kurang lebih 2 Jam, namun terlihat Penguna Jasa begitu antusias dalam memahami peraturan baru ini. Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, R. Evy Suhartantyo mengatakan “Helpdesk kami siap menerima segala pertanyaan menyangkut pengeluaran barang kiriman” .

Kegiatan ini diadakan oleh bea cukai batam bukan karena adanya peraturan baru saja, melainkan banyaknya complain dari penguna jasa terkait barang kiriman. Kegiatan ini diharapkan dapat Meningkatkan pengetahuan mengenai aturan Barang Kiriman sehingga pengaduan masyarakat mengenai Barang kiriman dapat menurun.

KERJASAMA BEA CUKAI DAN PAJAK DALAM PENERAPAN PERATURAN BARU DI KAWASAN BEBAS BATAM

KERJASAMA BEA CUKAI DAN PAJAK DALAM PENERAPAN PERATURAN BARU DI KAWASAN BEBAS BATAM

Bea dan Cukai sebagai trade facilitator  dan industrial assistance berperan sebagai pemberi dan pelayan fasilitas perdagangan kepada para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya untuk memberikan kemudahan akan kelancaran arus barang pengusaha tersebut. Dalam rangka aplikasi fungsi Bea dan Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance dan perubahan peraturan kawasan bebas dari PMK 47/PMK.04/2012 menjadi PMK 120/PMK.04/2017, Bea dan Cukai Batam bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam mengadakan sosialisasi, help desk dan pelatihan tentang Implementasi Joint Endorsement di Kawasan Bebas dan Penerapan Sistem Ceisa FTZ-03. Kegiatan tersebut berguna untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan pengusaha pada khususnya tentang sistem aplikasi berbasis web Joint Endorsement yang akan dilaksanakan di Kawasan Bebas.

.

Pelaksanaan sosialisasi Implementasi Join Endorsement di Kawasan Bebas dan Penerapan Sistem Ceisa FTZ-03 diadakan pada hari Kamis, 02 November 2017 di Aula lantai 3 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang dihadiri oleh 200 orang perwakilan perusahaan yang berada di Batam. Membludaknya peserta yang hadir disebabkan oleh antusias pengusaha terhadap tema yang diberikan.

Guna mempercepat pemahaman para importir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam membuat help desk yang bertempatkan di ruangan Pelayanan Pabean dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang digunakan untuk konsultasi terkait sistem aplikasi berbasis web Joint Endorsement. Selanjutnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam mengadakan pelatihan terhadap perwakilan perusahaan seperti Importir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang diadakan di Aula Lantai 3 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam sejak hari Senin tanggal 06 November 2017. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 4(empat) hari kerja dengan jadwal 2(dua) kali sehari dengan tujuan agar importir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dapat mandiri dalam mengoperasikan aplikasi berbasis web Joint Endorsement yang akan dilaksanakan di kawasan bebas.

 

Peringatan Hari Oeang ke 71 Kepulauan Riau Dimeriahkan dengan Family Gathering dan Bakti Sosial

Dalam rangka memperingati Hari Oeang ke 71, Satuan Kerja Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan kegiatan bakti sosial dan family gathering.

Adapun kegiatan bakti sosial yang dilakukan adalah menyantuni anak yatim Panti Asuhan Al Aqaho, Bengkong dan  menyantuni anak yatim di Yayasan Mahabbatul Haq, Lubukbaja dan menyantuni siswa SDN 02 Tanjung Hutan, kecamatan Bulu, Tanjung Balai Karimun dan kegiatan go green di Tanjungpinang serta donor darah pegawai Kementerian Keuangan  Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan bakti sosial tersebut dilakukan di wilayah satuan kerja masing-masing baik di tingkat Kantor Wilayah maupun di tingkat Kantor Pelayanan.

Adapun acara puncak nya adalah kegiatan family gathering yang diadakan di Coastarina, Batam Centre pada tanggal 28 Oktober 2017 yang diikuti sebanyak 1200 peserta dari 16 Satuan Kerja Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau Daratan.

Kegiatan family gathering merupakan sebuah rangkaian peringatan “Hari Oeang ke 71” yang digelar secara bersama untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan antar seluruh pegawai Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau sehingga terjalin sebuah keakraban, kebahagiaan dan kepedulian sosial pada masyarakat.

Adapun yang menjadi komitmen Satuan Kerja Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau pada peringatan “Hari Oeang ke 71” tersebut yaitu setiap pegawai Kementerian Keuangan Provinsi Kepri berkomitmen untuk meningkatkan kerja nyata demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

 

Pers Release Hasil Penindakan di sektor Kepabeanan dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai  Tipe B Batam

Pers Release Hasil Penindakan di sektor Kepabeanan dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam

Pada hari kamis tanggal 5 Oktober 2017, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam mengadakan pers release tentang hasil penindakan di sektor Kepabeanan dan Cukai dalam kurun waktu 9(sembilan) bulan pada tahiun 2017. Pers release ini bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang salah satu fungsi pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai community protector yang berperan untuk melindungi pengusaha-pengusaha dari persaingan tidak sehat dalam menjalankan bisnisnya.

Tamu undangan dihadiri oleh para wartawan sebanyak 64 (enam puluh empat) undangan terdiri dari wartawan tv, wartawan koran dan wartawan online.

Pers release dimulai pada pukul 16.00 WIB dan dibuka oleh Bapak R Evy Suhartantyo selaku Kepala BIdang Kepatuhan dan Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. Dalam sambutannya Bapak R Evy Suhartantyo menyampaikan bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan di tahun  2017 berhasil melakukan penindakan sebanyak 496 penindakan di sektor Kepabeanan dan 77 penindakan di sektor Cukai. Untuk penindakan atas komoditi yang menonjol dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terakhir di sektor kepabeanan, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam berhasil menindak barang elektronik seperti handphone dengan berbagai merk sebanyak 1.737 unit dengan nilai Rp 3,4 M dengan status barang saat ini adalah Barang Dikuasai Negara, Ballpress (pakaian bekas) sebanyak 776 koli dengan status Barang Dikuasai Negara. Barang tersebut merupakan tegahan dari penumpang-penumpang yang dibawa melalui pelabuhan-pelabuhan internasional.

Selanjutnya di sektor cukai, Bapak Akhiyat Mujayin selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam menjelaskan bahwa penindakan yang dilakukan atas Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau sebanyak 8.887.388 batang rokok ilegal senilai Rp 4,4 M dengan status Barang Dikuasai Negara dan penyidikan, selanjutnya juga penindakan atas Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal sebanyak 6.362 kaleng senilai Rp 95 juta dan 490 botol senilai Rp 250 juta. Selanjutnya barang-barang tegahan tersebut ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara dan disimpan di Tempat Penimbunan Pabean Tanjung Uncang.

Hasil penindakan yang diberitakan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada masyarakat. Sebagai bentuk pengaplikasian fungsi pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai community protector, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam secara rutin melaksanakan patroli laut dan operasi cukai untuk menekan peredaran barang ilegal di Pulau Batam. Kegiatan tersebut selain berguna untuk memberikan efek jera bagi pengusaha nakal juga dapat digunakan sebagai bahan edukasi bagi masyarakat tentang peraturan-peraturan terkait barang-barang yang legal maupun ilegal.

 

 

 

KPU BC TIPE B BATAM SOSIALISASIKAN PERATURAN DI BIDANG CUKAI TENTANG KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN NPPBKC

KPU BC TIPE B BATAM SOSIALISASIKAN PERATURAN DI BIDANG CUKAI TENTANG KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN NPPBKC

Pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 bertempat di Cendana Ball Room Hotel Novotel Batam, KPU BC Tipe B Batam mengadakan sosialisasi peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2008. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada para Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) khususnya Pengusaha Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tentang kewajiban memiliki izin dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai Pengusaha BKC sebagaimana diatur pada Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995.

Tamu undangan dihadiri oleh para Pengusaha BKC (Importir, Pengusaha pabrik, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran) MMEA sebanyak 105 undangan terdiri dari pengusaha Hotel, Toko, KTV, Pub, Café dan Resto di wilayah pulau Batam.

Acara sosialisasi dimulai pada jam 14.00 WIB dan dibuka dengan kata sambutan oleh Bpk. Susila Brata selaku Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam. Dalam sambutannya Kepala Kantor menyampaikan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat terhadap dampak kesehatan, ketertiban dan keamanan umum, serta melakukan pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin dipatuhinya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.  Dan dengan adanya sosialisasi ini diharapkan praktek-praktek perdagangan MMEA yang tidak memenuhi ketentuan dapat diminialisir. Kepada para Pengusaha TPE MMEA yang saat ini belum memiliki izin agar segera mengajukan permohonan untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda.

Selanjutnya penyampaian materi sosialisasi peraturan di bidang Cukai kepada Penyalur dan Pengusaha TPE Barang Kena Cukai oleh Rudi Aditya selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II. Materi yang diberikan tentang kewajiban dan persyaratan untuk setiap orang yang menjalankan usaha sebagai pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana diatur pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2008.

Setelah itu dilanjutkan pemaparan tentang pengawasan dan penindakan peredaran BKC oleh Hendy Dwi Cahyono selaku Kepala Seksi Penyidikan. Dalam pemaparannya, dijelaskan tentang sanksi-sanksi dibidang Cukai berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha BKC  tanpa izin NPPBKC  dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dan  dilanjutkan dengan foto bersama.

Penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) ke 21 KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam

Penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) ke 21 KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam

Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 pada pukul 13.30 WIB, Customs Narcotics Team Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Batam berhasil menegah barang yang diduga methamphetamine (shabu-shabu) seberat 535 gram di Terminal Internasional Ferry Batam Centre. Barang tersebut dibawa oleh satu orang laki laki bernama Robi Antoni, warga negara Indonesia pemegang paspor B7534579/ exp 13 July 2022, eks penumpang kapal MV Indomas I yang datang dari pelabuhan Stulang Laut, Malaysia. Penindakan NPP ini merupakan penindakan NPP ke 21 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam di tahun 2017. Modus penyelundupan barang berupa 535 gram methamphetamine (shabu-shabu) dengan cara disembunyikan di balik celana bagian paha kanan sebanyak 1 bungkus, celana bagian depan sebanyak 1 bungkus, dan dililitkan di pinggang dengan ditutup dengan celana dalam sebanyak 4 bungkus (body stripping).

Penumpang tersebut ditangkap karena dicurigai dari gerak geriknya dan setelah dilakukan analisa paspor hingga setelah wawancara dan pemeriksaan badan (body check). Dari hasil pemeriksaan badan, petugas menemukan sesuatu benda asing yang disembunyikan  dengan cara dililitkan pada paha dan pinggang (body stripping). Setelah berhasil dikeluarkan terhadap barang bukti diuji dengan narcotest dan hasilnya positif  methamphetamine. Tersangka dijerat dengan dugaan melakukan tindak pidana kepabeanan di bidang impor dalam pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan tindak pidana dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.