+62 778 - 429 446 Info.bcbatam@customs.go.id
Bea Cukai Batam melakukan Kunjungan Kerja ke TPS

Bea Cukai Batam melakukan Kunjungan Kerja ke TPS

Batam (Rabu,12/02) – Dalam rangka menindaklanjuti implementasi PMK Nomor 199, Kepala Kantor Bea Cukai Batam beserta jajarannya melakukan kunjungan kerja ke beberapa TPS pada hari Selasa kemarin (11/02).

Hal ini bertujuan untuk meninjau penerapan aturan barang kiriman terbaru yang terjadi di lapangan sekaligus menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait lamanya proses pengiriman barang dari Batam.

Hasil dari kunjungan tersebut didapati masih banyak pengirim barang yang memberitahukan (declare) jumlah barang, jenis barang dan harga barang yang tidak sesuai (under value), hal inilah yang menyebabkan tidak lancarnya arus barang kiriman.

Namun dalam hal ini, petugas beacukai terus mengutamakan kecepatan layanan dan harapannya kepada seluruh masyarakat agar dapat bekerja sama untuk memberitahukan barangnya dengan benar dan sesuai demi kelancaran pelayanan barang kiriman.

Sosialisasi Barang Kiriman di Radio Batam FM

Sosialisasi Barang Kiriman di Radio Batam FM

Batam (07/02) – Salah satu media yang dapat memberikan informasi dengan jangkauan luas  dan murah adalah Radio. Kali ini Bea Cukai Batam kembali mensosialisasikan PMK Nomor 199/PMK.010/2019 tentang aturan impor barang kiriman yang berlaku 30 Januari 2020 melalui siaran radio pada hari Rabu lalu (04/02). Walaupun aturan tersebut sudah berjalan, Bea Cukai Batam terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait aturan tersebut, khususnya pengeluaran barang kiriman dari Batam ke Indonesia lainnya.

Sosialisasi ini berlangsung di Batam FM 100,7 FM @batamfm1007 bersama dengan Frans Imanuel Depari, Kepala Seksi Layanan Informasi dan Zulfikar Islami, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan. Beberapa hal yang disampaikan masih terkait dengan batasan pengiriman barang kiriman menjadi USD 3 dengan tarif flat BM 7,5% dan PPN 10%, serta tarif untuk barang khusus seperti tas, sepatu, dan produk tekstil.

Selain itu juga memberikan pemahaman bahwa untuk produk lokal khususnya produk IKM hanya dikenakan PPN sebesar 10%. Dengan sosialisasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat mengenai aturan barang kiriman dari Batam ke Indonesia lainnya.

DPRD Provinsi Kepri Komisi I Berkunjung ke Beacukai Batam

DPRD Provinsi Kepri Komisi I Berkunjung ke Beacukai Batam

Batam (06/02) – Bea Cukai Batam menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau Komisi I (Bidang Pemerintahan) dalam rangka dengar pendapat terkait aturan impor barang kiriman terbaru yaitu PMK Nomor 199/PMK.010/2019. Acara dengar pendapat dipimpin langsung oleh Susila Brata, Kepala Kantor, yang mengatakan setelah acara ini semoga dapat memberikan pemahaman mengenai fasilitas yang dimiliki oleh Kawasan Bebas Batam.

Bobby Jayanto, Ketua Komisi I, mengatakan tujuan kunjungan ini untuk menyampaikan keluh kesah yang dirasakan oleh masyarakat Batam terkait aturan terbaru tersebut. Beberapa hal penting yang  disampaikan terkait perlakuan barang eks impor di Kawasan Bebas, barang hasil produksi IKM, dan beberapa kendala lainnya terkait pengusaha online.

Dengan adanya kunjungan ini DPRD Komisi I, diharapkan bisa menjadi jembatan ke masyarakat Batam untuk memberikan pemahaman mengenai Kawasan Bebas, bahwa saat barang asal luar negeri masuk ke Batam belum dikenakan bea masuk dan pajak, maka saat barang tersebut akan keluar Batam harus dikenakan.

CVC Ke Rumah Anyaman Eceng Gondok

CVC Ke Rumah Anyaman Eceng Gondok

Batam (04/02/2020) – Dalam rangka mendukung UMKM, Beacukai Batam mempunyai suatu program yang bernama Customs Visit Customer (CVC). CVC ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari penguna jasa terkait pelayanan di bidang eskpor. Hari ini pukul 14.00 WIB Beacukai Batam melakukan CVC yang kedua di Tahun 2020 ke salah satu rumah warga di Tanjung Piayu yaitu Ibu Trisnawati.

Trisnawati adalah pemilik industri rumah tangga kerajinan anyaman eceng gondok. Dengan berbahan tersebut, Trisnawati dapat menghasilkan berbagai produk seperti tas, sepatu, sendal, topi, bantal, vas bunga, sarung bantal, kursi, karpet, lukisan, dan lampu sudut.

Berawal pada Tahun 2013, Trisnawati memulai usahanya dengan kerajinan rajutan. Namun usahanya sempat tidak stabil dikarenakan kesulitan mencari bahan baku. Tak berhenti disitu pada Tahun 2017, Trisnawati pun memulai kembali usahanya dengan material eceng gondok yang bisa temukan di daerah Batam juga.

“Kalau Bahan baku tidak ada masalah ya. Eceng gondok kami warnanya lebih putih, kualitas lebih baik dari yang pernah kami beli di Jogja. Saya mulai usaha ini niatnya bisa memberdayakan tetangga dan membantu perekonomian untuk tetangga. Dan Anyaman kami ini baru pertama di Kepri.” Papar Trisnawati.

Hasil karya Trisnawati ini pun tidak hanya dipasarkan ke lokal saja, melainkan diekspor ke beberapa negara seperti Singapore, Malaysia dan Belgia. Selain diekspor, hasil karyanya juga dipamerkan pada acara fashion show di Australia.

Hal yang menjadi keluhannya adalah kekurangan SDM dan mahalnya ongkos kirim. Trisnawati juga memberikan masukan ke Beacukai Batam untuk bisa mengadakan event seperti pameran.

SOSIALISASI BARANG KIRIMAN KEPADA UMKM BATAM

SOSIALISASI BARANG KIRIMAN KEPADA UMKM BATAM

Batam (29/01/2020) – Pagi ini Beacukai Batam kembali memberikan pemahaman mengenai aturan barang kiriman berdasarkan PMK 199 Tahun 2019 kepada UMKM Batam. Acara ini juga dihadiri oleh para pengusaha Industri Kecil Menengah (IKM) yang berada di bawah  Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Batam, dan Ketua Al-Ahmadi Enterpreneurship Center.

“Bea Cukai Batam sudah lakukan kordinasi dengan Bea Cukai Pusat, sudah diputuskan khusus Industri Kecil Menengah (IKM) di Batam dibebaskan dari Bea Masuk, hanya dikenakan PPN” ujar Susila terkait pengenaan pajak barang kiriman dari Batam ke daerah Indonesia lainnya. Untuk mendukung hal tersebut Bea Cukai Batam akan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Batam serta  Dinas Perindustrian Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Batam.

Menguatkan pernyataan sebelumnya, Sumarna, Kepala Bidang BKLI, menyatakan bahwa untuk pelaku usaha IKM nantinya akan dilakukan pendataan untuk simplifikasi proses kepabeanan khususnya prosedur barang kiriman untuk produk IKM. Sumarna juga menjelaskan bahwa sebelum barang kiriman keluar akan diperiksa fisik oleh petugas beacukai di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dengan mengunakan sistem CEISA 4.0, sepanjang data barang yang disampaikan oleh pihak pengirim benar dan valid, niscaya barang tersebut dapat keluar dengan lancar.

Latar belakang aturan ini diterbitkan adalah mendorong petumbuhan industri dalam negeri, melindungi kepentingan Nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman, dan menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan melindungi IKM.

Beacukai Batam Mengundang BOC dan Beberapa Market Place

Beacukai Batam Mengundang BOC dan Beberapa Market Place

Batam (28/1) – Perubahan aturan impor barang kiriman tidak lepas dari bisnis online shop, untuk itu Beacukai Batam mengundang pengusaha onlineshop yang tergabung dengan Batam Onlineshop Community (BOC) dan beberapa market place.

Susila Brata selaku Kepala Kantor Beacukai Batam mengatakan,” Aturan ini (PMK 199 Tahun 2019) berlaku di seluruh Indonesia bukan hanya di Batam, baik pengenaan tarif maupun lartasnya (larangan dan pembatasan) sama.”

Dalam pemaparan materi, Nanang Suko Sadono, Kepala Seksi Pabean dan Cukai I mengatakan  bahwa dasar untuk penghitungan pajak dari Batam ke daerah Indonesia lainnya berdasarkan nilai penyerahan barang ke konsumen atau nilai jual untuk barang yang berasal dari luar negeri.

Nanang juga memberikan simulasi perhitungan pajak pada saat pemasukkan barang dari Luar Negeri  ke Batam (yang belum dikenakan bea masuk dan pajak) dengan perhitungan pajak pada saat pemasukkan barang dari Luar Negeri ke daerah Indonesia lainnya (sudah dikenakan bea masuk dan pajak). Tujuan simulasi ini untuk memberikan pemahaman kepada pelaku onlineshop mengapa batam dikenakan bea masuk dan pajak pada saat barang impor dikeluarkan.

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para pelaku onlineshop memperoleh pandangan baru terkait perubahan impor barang kiriman dan dapat memberikan edukasi kepada sesama rekan onlineshop lainnya.

WhatsApp chat