+62 778 - 458149
BC Batam “Menyapa” di RRI Batam

BC Batam “Menyapa” di RRI Batam

Batam (19/3) –  Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Kepabeanan dan Cukai. Bea Cukai Batam kembali on air di RRI Batam dengan narasumber Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi R. Evy Suhartantyo dan Kepala Seksi Layanan Informasi Frans Imanuel Depari. Topik  yang dibahas dalam talk show kali ini adalah tentang dasar hukum, peran, tugas dan fungsi DJBC dalam rangka melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang-barang ke dan dari Kawasan Bebas Batam, barang-barang yang termasuk dalam kategori larangan dan pembatasan (lartas) serta jumlah penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) selama tahun 2017 dan 2018.

 Dalam talk show ini dibahas bahwa upaya pencegahan keluar masuknya barang larangan dan/atau pembatasan didasari oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2010, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.

Untuk pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP), Bea dan Cukai Batam telah melakukan kerjasama dengan para penegak hukum dan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Tentara Nasional Indonesia dan POLRI. Penindakan NPP oleh Bea dan Cukai Batam  pada tahun 2017 adalah sebanyak 39 kali  dan sampai dengan 16 Maret 2018 adalah sebanyak 18 kali. R. Evy Suhartantyo menambahkan bahwa setiap penggagalan penyelundupan narkoba  yang dilakukan merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan generasi muda dari pengaruh narkoba yang dapat merusak masa depan.

Dialog Interaktif ini mendapat antusias dari masyarakat dengan adanya berbagai pertanyaan yang diajukan antara lain terkait barang kiriman. Salah satu penelepon juga mengapresiasi atas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah pemasukan NPP ke Indonesia. Di akhirtalk show ini, R. Evy Suhartantyo menghimbau kepada masyarakat apabila mengetahui informasi terkait penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) atau barang-barang larangan dan/atau pembatasan untuk dapat segera menginformasikan kepada Bea Cukai Batam atau instansi yang berwenang.

Kunjungan Menteri Koordinasi Kemaritiman ke Batam

Kunjungan Menteri Koordinasi Kemaritiman ke Batam

  

Batam  –  Kedatangan Menteri Koordinator Kemaritiman, Jend. Purn. Luhut Binsar Panjaitan ke Batam, Kepulauan Riau pada hari Kamis (15/3) adalah dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi  dan investasi baru di Batam. Dalam kunjungannya Menko Kemaritiman didampingi Tenaga Ahli Menko Maritim Bidang Pertahanan dan Keamanan Laut, Gubernur Kepulauan Riau,  Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala KPU Batam dan instansi terkait. Dengan menggunakan Kapal Patroli BC 60001 milik PSO Tanjung Balai Karimun, Menko Perekonomian beserta rombongan mengelilingi perairan Batam dan ke Pulau Nipah.

Sepanjang perjalanan beliau membahas tentang kondisi kemaritiman Indonesia khususnya perairan Selat Singapura mengingat fungsinya sebagai jalur lintasan perairan dalam ke pelabuhan-pelabuhan di Singapura dan Selat Malaka  yang merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Beliau juga menekankan tentang pengembangan kualitas sektor kemaritiman Indonesia untuk menarik investor-investor dari luar maupun dalam negeri, karena perairan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar apabila dimanfaatkan dengan baik. Dan diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut antara lain TNI, POLRI, BAKAMLA, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan serta kementerian/lembaga lain guna menjaga dan mengamankan  kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.

Beliau juga berpesan kepada Bea dan  Cukai untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas dan selalu melakukan yang terbaik untuk membasmi penyelundupan.

BEA CUKAI BATAM SELENGGARAKAN PUBLIC HEARING PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK.04/2012

BEA CUKAI BATAM SELENGGARAKAN PUBLIC HEARING PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK.04/2012

Batam – Guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk Bea dan Cukai Makin Baik dan untuk meningkatkan pelayanan terkait penggunaan pemberitahuan pabean secara elektronik di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan dan Karimun, hari Kamis (8/3) KPU Bea dan Cukai Batam menyelenggarakan acara public hearing / dengar pendapat dengan para Stakeholder di wilayah FTZ  Batam, Bintan dan Karimun.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi R. Evy Suhartantyo mengungkapkan bahwa acara public hearing ini merupakan salah satu syarat dalam merumuskan peraturan baru yaitu untuk menerima masukan atau pendapat dari Stakeholder sebagai pihak-pihak yang akan mengimplementasikan  peraturan tersebut.  Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.04/2012 ini juga bertujuan untuk simplifikasi dokumen dan prosedur guna harmonisasi dengan ketentuan pemberitahuan pabean lainnya.

Materi dalam acara public hearing ini adalah tentang Pokok-Pokok Perubahan dalam RPMK 48/PMK.04/2012 dan Pengembangan Sistem Pemberitahuan Pabean yang dipaparkan oleh Tim Kantor Pusat yang terdiri dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Peraturan Keberatan dan Banding.

 

   

 

BEA CUKAI ON AIR TERKAIT BARANG KIRIMAN

BEA CUKAI ON AIR TERKAIT BARANG KIRIMAN

Mengapa sulit mengeluarkan barang dari batam? Bolehkah mengirim barang elektronik seperti handphone keluar dari Batam? Bagaimana aturan barang kiriman seharusnya di Batam? Apakah benar banyak terdapat barang kiriman yang tertahan oleh Bea Cukai Batam? Itulah pertanyaan yang sering terlontar dari masyarakat Batam.

Setelah sebelumnya mengadakan sosialisasi kepada Perusahaan Jasa Titipan mengenai barang kiriman, Bea Cukai Batam kembali menjelaskan masalah terkait barang kiriman di Batam melalui dialog interaktif / talk show selama 1 jam dengan tema “Pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Bebas Batam Ke Wilayah Indonesia Lainnya” pada program acara “BATAM MENYAPA”. On air dimulai pada Kamis Pagi pada pukul jam 08.00 WIB s.d. 09.00 WIB di studio Radio Republik Indonesia (RRI) Gedung Graha Pena lantai 4 Batam dengan Rommy Heryadi selaku Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembaian dan Frans Imanuel Depari selaku Kepala Seksi Layanan Informasi sebagai narasumber.

Talk show pada 14 Desember 2017 ini merupakan salah satu program kegiatan kehumasan bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi KPU Bea dan Cukai Batam dalam menanggapi hot issue tentang barang kiriman yang tertahan dan menjadi trending topic saat ini. Kegiatan ini juga merupakan salah satu tujuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peraturan pengeluaran barang kiriman dari Kawasan Bebas Batam sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012, Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Dialog Interaktif ini disambut baik oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan variasi pertanyaan yang muncul mulai dari “Bolehkah membawa buah dari Luar Negeri hingga bagaimana cara menghitung Pajak Impor yang harus dibayarkan ?” Walaupun tergolong singkat, Talk Show ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengetahui aturan mengenai barang impor dan perhitungan pajaknya serta mengenal peranan Bea Cukai terhadap barang yang masuk ke Indonesia. Rommy Heryadi mengatakan bahwa Bea Cukai Batam siap menampung segala bentuk pertanyaan dan masukan mengenai aturan kepabeanan di kawasan bebas batam melalui email : kpubatam.customs@gmail.com, instagram : @bcbatam, dan konsultasi langsung dengan petugas Client Coordinator di Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATURAN BARU KAWASAN BEBAS, BEA CUKAI BATAM ADAKAN SOSIALISASI BARANG KIRIMAN

ATURAN BARU KAWASAN BEBAS, BEA CUKAI BATAM ADAKAN SOSIALISASI BARANG KIRIMAN

Batam, Rabu 22 November 2017 bertempat di Aula Lantai 3 Kantor Bea Cukai batam telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai barang kiriman. Kegiatan Sosialisasi ini meliputi pemberian materi serta Tanya jawab seputar Kegiatan ini diikuti oleh 43 Penguna Jasa yang dimana sebagian besar adalah Pengusaha Jasa Titipan. Sosialisasi ini diadakan sebagai pemberlakuan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 tahun 2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.

Dimana dalam peraturan tersebut terdapat perubahan aturan mengenai barang kiriman yang kemudian dilengkapi oleh PMK 182 Tahun 2016. Pemberian Materi yang berjudul “Pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Bebas menuju TLDDP” ini dipaparkan oleh Hariono Adi Selaku Kepala Seksi Pabean Cukai II PFPC III dan Arif Setyawan Selaku Kepala Seksi Intelijen II.Walaupun Materi yang diberikan memakan waktu kurang lebih 2 Jam, namun terlihat Penguna Jasa begitu antusias dalam memahami peraturan baru ini. Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, R. Evy Suhartantyo mengatakan “Helpdesk kami siap menerima segala pertanyaan menyangkut pengeluaran barang kiriman” .

Kegiatan ini diadakan oleh bea cukai batam bukan karena adanya peraturan baru saja, melainkan banyaknya complain dari penguna jasa terkait barang kiriman. Kegiatan ini diharapkan dapat Meningkatkan pengetahuan mengenai aturan Barang Kiriman sehingga pengaduan masyarakat mengenai Barang kiriman dapat menurun.

Apel Rutin Bulan Mei 2017 KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Rapat Capaian IKU Bulan Mei 2017, dan Penandatanganan Pakta Integritas Eselon III di lingkungan KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam

Apel Rutin Bulan Mei 2017 KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Rapat Capaian IKU Bulan Mei 2017, dan Penandatanganan Pakta Integritas Eselon III di lingkungan KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam

Batam – Pada Hari Rabu (10/5) KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam  melaksanakan Apel Rutin Bulan Mei Tahun 2017 bertempat di lapangan rumput KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam. Apel dilaksanakan pada pukul 07.30 WIB dengan peserta apel dari KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam dan PSO Bea dan Cukai Tipe B Batam. Bapak Noegroho Wahyu selaku instruktur apel menyampaikan amanat bahwa ketika menjadi PNS maka sudah sepatutnya kita memberikan pengabdian terbaik untuk negeri ini.

Setelah apel selesai dilaksanakan, agenda dilanjutkan dengan Rapat Capaian IKU Bulan April 2017 bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor. Rapat dipimpin oleh Bapak Nugroho Wahyu Widodo selaku Kepala KPU BC Tipe B Batam. Diakhir rapat dilaksanakan penendatanganan pakta integritas oleh Pejabat Eselon III di lingkungan KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.