BEA CUKAI BATAM MUSNAHKAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENINDAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SENILAI 1,2 MILYAR

BEA CUKAI BATAM MUSNAHKAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENINDAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SENILAI 1,2 MILYAR

Batam – Rabu (9/5) Dalam menjalankan  fungsinya sebagai Community Protector , Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam melakukan pemusnahan terhadap Barang Milik Negara (BMN).  Kepala Kantor KPU BC Batam Susila Brata menyampaikan bahwa BMN tersebut merupakan hasil penindakan Kepabeanan dan Cukai tahun 2013 s.d. tahun 2017 yang telah diselesaikan administrasinya dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam atas nama Menteri Keuangan untuk dimusnahkan. Pelaksanaan pemusnahan BMN ini dilakukan di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri PT. Desa Air Cargo, Kabil Batam.

BMN yang dimusnahkan antara lain berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai merk sebanyak 352 Botol, bir berbagai merk sebanyak 8.496  kaleng, Hasil Tembakau (HT) berupa Rokok berbagai merk sebanyak 56.270.835 batang, pakaian bekas (ballpres) sebanyak 596 bale, sampah biji plastik seberat 49.850 kg, beras ketan dalam kondisi rusak 2.475 kg, gula dalam kondisi rusak sebanyak 350 kg, scrap (sampah) plastik dengan berat 2.240 kg, ban bekas untuk kendaraan roda empat 153 buah, bawang merah dan bawang putih dalam kondisi busuk sebanyak 885 kg dan 450 kg, serta sepatu, kasur, karpet dan alat rumah tangga sebanyak 57 koli, dan barang lain-lain dalam jumlah kecil dengan perkiraan total berat keseluruhan barang mencapai 137.195,12 kg (137 ton) dengan total nilai perkiraan barang sebesar Rp 1.221.518.500,- (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pemusnahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.04/2014 tentang tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang-barang yang dikuasai negara dan Peraturan Menteri Keuangan No.240/PMK.06/2012 tentang tata cara pengelolaan barang milik negara untuk selanjutnya diusulkan peruntukannya kepada Direktorat Jenderal kekayaan Negara.

Pemusnahan yang dilakukan  ini tidak hanya dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, namun juga untuk menjaga kestabilan perekonomian dalam negeri dari gempuran produk-produk ilegal, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan kepastian kepada para pengusaha yang memang taat pada aturan perpajakan.

DIALOG INTERAKTIF BEA CUKAI BATAM BERSAMA MAHASISWA IBNU SINA

DIALOG INTERAKTIF BEA CUKAI BATAM BERSAMA MAHASISWA IBNU SINA

Batam (10/4) Dengan semakin tingginya rasa ingin tahu masyarakat akan informasi tentang Kepabeanan dan Cukai serta guna meningkatkan pemahaman dan membangun kepercayaan masyarakat tentang peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Cukai, pada hari Selasa malam KPU Bea dan Cukai Batam mengadakan acara Dialog Interaktif  “Customs goes to Campus” yang diadakan di aula kampus Ibnu Sina Batam dengan mengambil  tema “Mengenal Bea dan Cukai Lebih dekat.”

Dialog interaktif ini disambut dengan antusias karena dihadiri lebih dari 200 peserta yang sebagian mahasiswa merupakan pegawai / karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan impor dan ekspor. Tema ini dipilih dengan maksud agar mahasiswa sebagai salah satu generasi penerus bangsa dapat lebih mengenal tugas Bea dan Cukai.

Materi disampaikan secara menarik dan interaktif yaitu dengan cara mengajukan dialog langsung oleh para peserta yang mengajukan pertanyaan. “Apakah tugas Bea dan Cukai ? Berapa banyak kapal yang dimiliki Bea dan Cukai ? Kapan ada penerimaan Bea dan Cukai ? Bagaimana pengawasan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundup narkoba ? “ itulah sebagian pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan mahasiswa ke R. Evy Suhartantyo selaku narasumber dalam acara ini.

BEA CUKAI BATAM LUNCURKAN ION BETA

BEA CUKAI BATAM LUNCURKAN ION BETA

Batam (29/3) Untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat waktu pengurusan perizinan, KPU Bea dan Cukai Batam melakukan inovasi dengan meluncurkan layanan izin online dengan nama ION Beta yang merupakan singkatan dari Izin Online Bea Cukai Batam. Keunggulan dari sistem aplikasi ION Beta bagi penguna jasa sangat mudah digunakan karena dapat diakses dimana saja, cepat, efisien, transparan (real time) dan mendukung gerakan Go Green.

Pada acara sosialisasi peluncuran layanan izin online yang dibuka oleh Plh. Kepala Kantor Niko Budhi Darma, mengungkapkan bahwa dengan adanya ION Beta diharapkan dapat mempercepat waktu janji layanan. Jumlah layanan perizinan online yang diluncurkan ada 14 (empat belas) jenis dan akan dilaksanakan secara bertahap. Implementasi izin online tahap pertama yang mulai berlaku 1 April 2018 adalah untuk perizinan pembongkaran dan pemuatan di luar kawasan pabean. Tahap kedua dan ketiga sebanyak 10 (sepuluh) jenis dan 2 (dua) jenis layanan yang akan diimplementasikan pada tanggal 1 Mei 2018 dan 18 Juni 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BC Batam “Menyapa” di RRI Batam

BC Batam “Menyapa” di RRI Batam

Batam (19/3) –  Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Kepabeanan dan Cukai. Bea Cukai Batam kembali on air di RRI Batam dengan narasumber Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi R. Evy Suhartantyo dan Kepala Seksi Layanan Informasi Frans Imanuel Depari. Topik  yang dibahas dalam talk show kali ini adalah tentang dasar hukum, peran, tugas dan fungsi DJBC dalam rangka melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang-barang ke dan dari Kawasan Bebas Batam, barang-barang yang termasuk dalam kategori larangan dan pembatasan (lartas) serta jumlah penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) selama tahun 2017 dan 2018.

 Dalam talk show ini dibahas bahwa upaya pencegahan keluar masuknya barang larangan dan/atau pembatasan didasari oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2010, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.

Untuk pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP), Bea dan Cukai Batam telah melakukan kerjasama dengan para penegak hukum dan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Tentara Nasional Indonesia dan POLRI. Penindakan NPP oleh Bea dan Cukai Batam  pada tahun 2017 adalah sebanyak 39 kali  dan sampai dengan 16 Maret 2018 adalah sebanyak 18 kali. R. Evy Suhartantyo menambahkan bahwa setiap penggagalan penyelundupan narkoba  yang dilakukan merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan generasi muda dari pengaruh narkoba yang dapat merusak masa depan.

Dialog Interaktif ini mendapat antusias dari masyarakat dengan adanya berbagai pertanyaan yang diajukan antara lain terkait barang kiriman. Salah satu penelepon juga mengapresiasi atas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah pemasukan NPP ke Indonesia. Di akhirtalk show ini, R. Evy Suhartantyo menghimbau kepada masyarakat apabila mengetahui informasi terkait penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) atau barang-barang larangan dan/atau pembatasan untuk dapat segera menginformasikan kepada Bea Cukai Batam atau instansi yang berwenang.

Kunjungan Menteri Koordinasi Kemaritiman ke Batam

Kunjungan Menteri Koordinasi Kemaritiman ke Batam

  

Batam  –  Kedatangan Menteri Koordinator Kemaritiman, Jend. Purn. Luhut Binsar Panjaitan ke Batam, Kepulauan Riau pada hari Kamis (15/3) adalah dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi  dan investasi baru di Batam. Dalam kunjungannya Menko Kemaritiman didampingi Tenaga Ahli Menko Maritim Bidang Pertahanan dan Keamanan Laut, Gubernur Kepulauan Riau,  Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala KPU Batam dan instansi terkait. Dengan menggunakan Kapal Patroli BC 60001 milik PSO Tanjung Balai Karimun, Menko Perekonomian beserta rombongan mengelilingi perairan Batam dan ke Pulau Nipah.

Sepanjang perjalanan beliau membahas tentang kondisi kemaritiman Indonesia khususnya perairan Selat Singapura mengingat fungsinya sebagai jalur lintasan perairan dalam ke pelabuhan-pelabuhan di Singapura dan Selat Malaka  yang merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Beliau juga menekankan tentang pengembangan kualitas sektor kemaritiman Indonesia untuk menarik investor-investor dari luar maupun dalam negeri, karena perairan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar apabila dimanfaatkan dengan baik. Dan diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut antara lain TNI, POLRI, BAKAMLA, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan serta kementerian/lembaga lain guna menjaga dan mengamankan  kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.

Beliau juga berpesan kepada Bea dan  Cukai untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas dan selalu melakukan yang terbaik untuk membasmi penyelundupan.

BEA CUKAI BATAM SELENGGARAKAN PUBLIC HEARING PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK.04/2012

BEA CUKAI BATAM SELENGGARAKAN PUBLIC HEARING PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK.04/2012

Batam – Guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk Bea dan Cukai Makin Baik dan untuk meningkatkan pelayanan terkait penggunaan pemberitahuan pabean secara elektronik di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan dan Karimun, hari Kamis (8/3) KPU Bea dan Cukai Batam menyelenggarakan acara public hearing / dengar pendapat dengan para Stakeholder di wilayah FTZ  Batam, Bintan dan Karimun.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi R. Evy Suhartantyo mengungkapkan bahwa acara public hearing ini merupakan salah satu syarat dalam merumuskan peraturan baru yaitu untuk menerima masukan atau pendapat dari Stakeholder sebagai pihak-pihak yang akan mengimplementasikan  peraturan tersebut.  Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.04/2012 ini juga bertujuan untuk simplifikasi dokumen dan prosedur guna harmonisasi dengan ketentuan pemberitahuan pabean lainnya.

Materi dalam acara public hearing ini adalah tentang Pokok-Pokok Perubahan dalam RPMK 48/PMK.04/2012 dan Pengembangan Sistem Pemberitahuan Pabean yang dipaparkan oleh Tim Kantor Pusat yang terdiri dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Peraturan Keberatan dan Banding.