Batam – Guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk Bea dan Cukai Makin Baik dan untuk meningkatkan pelayanan terkait penggunaan pemberitahuan pabean secara elektronik di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan dan Karimun, hari Kamis (8/3) KPU Bea dan Cukai Batam menyelenggarakan acara public hearing / dengar pendapat dengan para Stakeholder di wilayah FTZ  Batam, Bintan dan Karimun.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi R. Evy Suhartantyo mengungkapkan bahwa acara public hearing ini merupakan salah satu syarat dalam merumuskan peraturan baru yaitu untuk menerima masukan atau pendapat dari Stakeholder sebagai pihak-pihak yang akan mengimplementasikan  peraturan tersebut.  Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.04/2012 ini juga bertujuan untuk simplifikasi dokumen dan prosedur guna harmonisasi dengan ketentuan pemberitahuan pabean lainnya.

Materi dalam acara public hearing ini adalah tentang Pokok-Pokok Perubahan dalam RPMK 48/PMK.04/2012 dan Pengembangan Sistem Pemberitahuan Pabean yang dipaparkan oleh Tim Kantor Pusat yang terdiri dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Peraturan Keberatan dan Banding.