+62 778 - 458149

Batam – Rabu (9/5) Dalam menjalankan  fungsinya sebagai Community Protector , Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam melakukan pemusnahan terhadap Barang Milik Negara (BMN).  Kepala Kantor KPU BC Batam Susila Brata menyampaikan bahwa BMN tersebut merupakan hasil penindakan Kepabeanan dan Cukai tahun 2013 s.d. tahun 2017 yang telah diselesaikan administrasinya dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam atas nama Menteri Keuangan untuk dimusnahkan. Pelaksanaan pemusnahan BMN ini dilakukan di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri PT. Desa Air Cargo, Kabil Batam.

BMN yang dimusnahkan antara lain berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai merk sebanyak 352 Botol, bir berbagai merk sebanyak 8.496  kaleng, Hasil Tembakau (HT) berupa Rokok berbagai merk sebanyak 56.270.835 batang, pakaian bekas (ballpres) sebanyak 596 bale, sampah biji plastik seberat 49.850 kg, beras ketan dalam kondisi rusak 2.475 kg, gula dalam kondisi rusak sebanyak 350 kg, scrap (sampah) plastik dengan berat 2.240 kg, ban bekas untuk kendaraan roda empat 153 buah, bawang merah dan bawang putih dalam kondisi busuk sebanyak 885 kg dan 450 kg, serta sepatu, kasur, karpet dan alat rumah tangga sebanyak 57 koli, dan barang lain-lain dalam jumlah kecil dengan perkiraan total berat keseluruhan barang mencapai 137.195,12 kg (137 ton) dengan total nilai perkiraan barang sebesar Rp 1.221.518.500,- (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pemusnahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.04/2014 tentang tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang-barang yang dikuasai negara dan Peraturan Menteri Keuangan No.240/PMK.06/2012 tentang tata cara pengelolaan barang milik negara untuk selanjutnya diusulkan peruntukannya kepada Direktorat Jenderal kekayaan Negara.

Pemusnahan yang dilakukan  ini tidak hanya dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, namun juga untuk menjaga kestabilan perekonomian dalam negeri dari gempuran produk-produk ilegal, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan kepastian kepada para pengusaha yang memang taat pada aturan perpajakan.